"Kerjasama nuklir dengan siapapun tidak ada yang bisa menghalangi, kita bisa menjalin kerjasama dengan Iran, seperti juga dengan Korea Selatan, Jepang, AS atau Perancis," kata Menristek seusai melantik Dr Hudi Hastowo sebagai Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Jakarta, Senin.
Menurut dia, sebagai pendatang baru di bidang PLTN, tidak ada salahnya belajar pada Iran yang telah berpengalaman, apa lagi kerjasama nuklir tersebut untuk tujuan damai seperti untuk pembangkit listrik, pangan dan kedokteran.
Soal kerjasama nuklir, Indonesia sudah lama menandatangani Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) serta telah memenuhi berbagai peraturan yang disyaratkan International Atomic Energy Agency (IAEA), selain itu UU dan PP terkait seperti perizinan dan keselamatan sudah terbit.
Namun demikian, lanjut dia, Indonesia belum memutuskan mitra kerjasama dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang rencananya dimulai pada 2010 dan beroperasi pada 2016 itu.
Ditanya bahwa pembangkit listrik tenaga nuklir akan mengalami banyak kendala karena berbagai LSM bakal menentangnya, Kusmayanto mengatakan, soal itu sudah pasti.
"Kita diam saja juga ditentang, Indonesia anti nuklir juga ditentang, 1.001 alasannya bisa dicari, yang mendukung juga bisa kasih 1.002 alasan, kalau kita setuju, mereka malah bilang: `tidak bisa, kita harus bertentangan," katanya.
Ia menegaskan, soal PLTN tersebut sudah menjadi kebijakan nasional karena sudah diputuskan Presiden, dan sebagai Menteri, dirinya harus mendukung kebijakan tersebut.
"Lagi pula, mati karena nuklir dengan mati karena ketiban kelapa, lebih banyak mati ketiban kelapa," selorohnya.
Soal harga PLTN, menurut dia, mahal pada investasi awal, namun dalam jangka panjang sangat murah.
Ia juga mengatakan, tinggal dua butir saja prasyarat yang masih belum diselesaikan Indonesia, antara lain, hitungan seismik di lokasi reaktornya, namun yang jelas ada dua pilihan tempat, jika tidak di Semenanjung Muria, Jepara, pilihan lainnya di Madura. (*/lpk)