HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Anggota Komisi I DPR-RI Permadi SH, menilai pembelian laptop untuk 550 anggota dewan hanya untuk gengsi dan gagah-gagahan, padahal mungkin ada di antaranya yang sama sekali tidak bisa mengoperasikan.

"Untuk apa beli laptop kalau hanya untuk gengsi dan gagahan biar dibilang hebat, padahal pemanfaatannya tidak maksimal," katanya menjawab ANTARA di Bengkulu, Senin (26/03).

Permadi dan beberapa anggota DPR-RI berada di Bengkulu untuk melakukan sosialisasi Ketetapan (Tap) MPR dan sejumlah peraturan lainnya bagi kalangan birokrasi dan guru-guru.

Ia yakin saat ini banyak anggota DPR yang punya laptop, terutama yang rajin mengikuti perkembangan informasi sesuai dengan komisi dan bidang yang digeluti, tapi ada juga yang belum punya.

"Mereka tidak punya mungkin karena belum bisa beli atau tidak bisa mengoperasikan. Jadi pembelian laptop itu sebenarnya belum perlu," ujarnya.

Ketika ditanya, Permadi menyatakan kalau diberi laptop akan dikembalikan, karena dirinya termasuk orang yang "gatek" (gagap teknologi), karena itu komputer di rumahnya pun hingga kini tidak digunakan.

Menurut dia, seharusnya pembelian laptop itu dilihat dulu manfaat dan kebutuhannya, misalnya Sekretariat Jenderal DPR meneliti siapa saja yang belum punya dan siapa saja yang memang tidak bisa mengoperasikan komputer.

Sebab, alat berteknologi canggih itu dibeli dengan biaya "fantastis" mencapai miliaran rupiah dan itu uang rakyat, jangan sampai dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang belum perlu dan mendesak.

"Saya takut, laptop itu nanti malah digunakan untuk menyimpan situs porno atau hal-hal lain yang menyimpang dari tugas-tugas anggota dewan," ujarnya berseloroh.

Sebelumnya, Ketua MPR Hidayat Nurwahid mengkritik upaya DPR yang memperbanyak fasilitas dengan alasan untuk meningkatkan kinerja, termasuk pengadaan laptop, padahal kinerja DPR belum tentu bisa ditingkatkan dengan fasilitas seperti ini.

Pengadaan laptop untuk seluruh anggota DPR yang setiap laptop senilai Rp21 juta merupakan keputusan yang berlebihan. Pengadaan laptop itu bukan failitas yang mendesak.

"Tidak ada korelasi antara pengadaan laptop dengan peningkatan kinerja. Harga yang ditetapkan untuk satu laptop sebesar itu terlalu mahal, apalagi belum tentu semua anggota DPR bisa mengoperasikannya dan mungkin telah banyak yang memiliki laptop sehingga fasilitas ini tidak diperlukan lagi," ujarnya.

Hidayat berpendapat, pengadaan laptop itu akan menurunkan citra anggota DPR di mata rakyat yang sedang menghadapi berbagai persoalan karena itu sebaiknya pengadaan laptop ditunda sekaligus untuk mengembalikan momentum merebut kembali hati rakyat.

Pakar komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Roy Suryo Santoso berpendapat harga laptop per unit Rp21 juta dianggap terlalu mahal untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan seorang anggota dewan.

Sementara itu, Ketua DPR Agung Laksono mengemukakan, pengadaan laptop untuk anggota DPR akan tetap dilanjutkan karena telah menjadi keputusan Rapat Paripurna DPR, bahkan pengadaan laptop itu telah menjadi bagian dalam APBN 2007.

"APBN telah disetujui sehingga pengadaan laptop tidak akan dibatalkan. Laptop itu bukan menjadi barang milik pribadi anggota DPR, namun inventaris yang harus dikembalikan," katanya.

Laptop diharapkan bisa membantu kelancaran tugas anggota DPR di luar persidangan, dan yang perlu diperhatikan adalah pengawasan dalam pengadaannya, jangan sampai ada penyimpangan, tambah Agung Laksono.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI segera menggelar lelang tender pengadaan laptop bagi 550 anggota DPR RI pada hari Rabu (28/03) mendatang. (*/lpk)