Demikian benang merah pernyataan dua anggota Komisi I DPR RI, yakni Jeffrey Massie (Fraksi Partai Damai Sejahtera/F-PDS) dan Ali Mocthar Ngabalin (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi/Fraksi BPD).
Mereka berbicara secara terpisah di Jakarta, Senin (26/3) malam, menanggapi sikap delegasi Indonesia yang berubah 180 derajat, dari semula tidak setuju, tetapi kemudian mendukung resolusi Dewan Keamanan (DK)- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap Iran tersebut.
"Sudah dari awal kan prediksi saya begitu. Dan disayangkan sekali, penjelasan pemerintah akan sikap mereka agak sulit dimengerti," kata Jeffrey Massie.
Bersama sejumlah rekannya di Komisi I DPR RI, anggota legislatif dari Provinsi Sulawesi Utara ini benar-benar menyorot kritis kinerja Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.
"Tetapi, sulit memang kalau negara seperti kita yang tidak punya bargaining power ingin bicara banyak di forum internasional," tambah Jeffrey Massie dalam nada kecewa.
Sementara itu, Ali Mocthar Ngabalin, mengungkapkan Senin sore sudah ada pernyataan keras dari delapan fraksi di Komisi I DPR RI mengkritisi sikap pemerintah di forum PBB tersebut.
"Termasuk kami dari Fraksi BPD. Kami terus terang curiga, ada permainan apa di balik semua ini. Tetapi mudah-mudahan tidak," tambah Ali Mocthar Ngabalin.
Secara umum, para anggota dewan di Komisi I DPR RI yang membidangi politik luar negeri ini berpendapat delegasi RI seperti menjilat ludahnya sendiri, yakni terwujud pada berubah 180 derajatnya sikap mereka terhadap resolusi berisi pemberian sanksi (tambahan) kepada Iran, terkait pengembangan nuklir.
Mereka sama-sama juga mempertanyakan mengapa delegasi RI bukannya mempertahankan sikap semula yang menolak, tetapi justru pada saat voting, memberikan dukungan atas keluarnya resolusi untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran.
Bagi para anggota dewan itu, tindakan ini merupakan sikap plin-plan delegasi Indonesia untuk kesekian kalinya. (*/cax)