"Tindakan wakil pemerintah kita di Dewan Keamanan (DK)- Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang mendukung dijatuhkannya sanksi baru kepada Iran, benar-benar bertentangan dengan semangat anti kolonialisme sebagaimana diamanatkan konstitusi kita," katanya melalui hubungan telepon seluler, Senin (26/3) malam.

Jika sudah begini, lanjut Effendy Choirie, masih dalam nada tinggi, Presiden RI bisa di-impeach (dilengserkan).

"Kan sudah jelas, ini benar-benar inkonsisten. Tidak menjalankan amanat UUD 1945 dan malah melanggarnya, karena tidak menentang pihak yang jelas-jelas serakah atau suka menjajah," tambah anggota legislatif yang bertugas di Komisi I DPR RI itu.

Effendy Choirie lanjut mengatakan, sangat mendesak perlu ada penjelasan secara terbuka kepada publik.

"Dengan ini, Presiden bisa di-impeach. Tetapi yang jelas, mesti ada penjelasan terbuka kepada publik dan sekaligus pertanggungjawaban kabinet ini atas kebijakan politik luar negeri yang sedemikian," sergah Effendy Choirie, masih dalam nada amat kecewa.

Secara umum, dalam sebuah keterangan kepada pers, Senin (26/3) siang, para anggota dewan di Komisi I DPR RI yang membidangi politik luar negeri ini berpendapat delegasi RI seperti menjilat ludahnya sendiri, yakni terwujud pada berubah 180 derajatnya sikap mereka terhadap resolusi berisi pemberian sanksi (tambahan) kepada Iran, terkait pengembangan nuklir.

Mereka sama-sama juga mempertanyakan, mengapa delegasi RI bukannya mempertahankan sikap semula yang menolak, tetapi justru pada saat voting, memberikan dukungan atas keluarnya resolusi untuk menjatuhkan sanksi tambahan kepada Iran.

Bagi para anggota dewan itu, tindakan ini merupakan sikap plin-plan delegasi Indonesia untuk kesekian kalinya. (*/cax)