HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Ketua DPR RI Agung Laksono menyatakan, pembatalan pengadaan 550 laptop bagi anggota DPR didasarkan pada banyaknya reaksi publik dan juga reaksiinternal di DPR RI, di samping demi penghematan keuangan negara.

"Keputusan ini sebaiknya dimaknai sebagai respon DPR atas reaksi publik," katanya seusai memimpin Rapim DPR di Gedung DPR/MPR/DPD Jakarta, Selasa (27/03).

Agung juga mengemukakan, keputusan membataskan pengadaan laptop itu juga sebagai bentuk dari penghematan keuangan negara. Penghematan keuangan harus menjadi tekad semua pihak, terutama DPR.

Agung mengemukakan, pembatalan itu telah dibicarakan dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR dan juga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, walaupun sebenarnya proses yang telah dilalui sudah sesuai prosedur. Begitu juga alokasi anggarannya telah ditetapkan dalam APBN 2007 dan telah pula disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Oktober 2006.

Rapim DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPR Senayan Jakarta, Selasa siang akhirnya membatalkan pengadaan 550 laptop senilai Rp12 miliar.

Rapim dipimpin Ketua DPR Agung Laksono diikuti para Wakil Ketua DPR, yaitu Soetardjo Soerjogoeritno dan Zaenal Maarif, sedangkan Muhaimin Iskandar pada waktu yang sama sedang memimpin rapat paripurna DPR. Rapim juga diikuti Sekjen DPR Faisal Djamal.

Mengenai anggaran dari APBN 2007 yang telah dialokasikan untuk pengadaan laptop senilai Rp12 miliar, Faisal Djamal mengemukakan akan digunakan untuk keperluan lain. Penggunaannya akan dibicarakan dengan fraksi-fraksi. Namun nilainya berkurang karena pihaknya telah memulai proses tender dengan memasang iklan di berbagai media cetak.

Semestinya keputusan proses lelang pengadaan laptop itu akan dilaksanakan pada Rabu (28/03).

Pimpinan DPR RI mendadak mengadakan rapat darurat di Gedung DPR/MPR/DPD di Senayan Jakarta, Selasa siang untuk menyikapi kontroversi pengadaan laptop untuk 550 anggota DPR RI.

"Rapim untuk menyikapi persoalan ini," kata Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif.

Dia menganggap persoalan laptop ini sangat penting sehingga pimpinan DPR harus membahasnya dalam Rapim darurat.

Zaenal telah menerima surat penolakan pengadaan laptop dari Sekjen DPP PDIP Pramono Anung.

Fraksi PDIP DPR secara resmi menolak rencana pengadaan laptop bagi anggota DPR dan penolakan itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani sekjen DPP PDP Pramono Anung kepada Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif.

Saat menyerahkan surat berisi penolakan pemberian laptop, Pramono didampingi sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR, antara lain Arya Bima, Afridel Jinu, Gayus Lumbun dan Hasto Kristanto.

PDIP secara tegas akan menjatuhkan sanksi kepada anggota Fraksi PDIP DPR RI yang menerima laptop.

"Sanksi akan kita berikan secara tegas kepada teman-teman di Fraksi PDIP DPR yang menerima laptop,"kata Sekjen DPP PDIP Pramono Agung seusai menyerahkan surat penolakan pengadaan laptop kepada Zaenal Maarif.

Pengadaan 550 laptop bagi anggota DPR menuai kontroversi dari sejumlah pihak, meskipun DPR secara resmi telah memutuskan dalam Rapat paripurna DPR tentang APBN 2007 pada Oktober 2006, untuk pengadaan laptop senilai Rp21 juta/unit itu, biaya APBN yang harus dikeluarkan Rp12 miliar.

Selain ada yang menolak, sejumlah anggota DPR menyatakan menerima laptop itu. Kontroversi mengenai hal itu masih bergulir

Pramono menyatakan, DPP PDP menganggap bahwa untuk menunjang dan meningkatkan fungsi dan tugas anggota DPR RI tidak semata-mata dengan memberi fasilitas berupa laptop. PDIP lebih menekankan kepada peningkatan kinerja personil anggota Fraksi PDIP dalam memeprjuankan aspirasi dan kebijakan yang prorakyat.

DPP PDIP menganggap pengalokasian anggaran untuk pengadaan laptop tidak tepat di tengah banyaknya masalah yang sedang dihadapi masyarakat. Karena iu, DPP PDIP meminta DPR tidak mengalokasikan anggaran untuk pengadaan laptop bagi anggota DPR.

Pramono menyatakan, dengan penolakan itu, maka DPP PDIP melarang bagi anggotanya di DPR untuk menerima laptop.

"kami sudah menyiapkan sanksi bagi yang menerima laptop. Ini tegas, bukan basa-basi," katanya.

Dia khawatir laptop itu tidak maksimal karena di setiap ruang anggota DPR tersedia komputer.

Anggota Fraksi PDI DPR Alfridel Jinu menyatakan, pengadaan laptop itu tidak tepat karena anggota DPR bisa membelinya sendiri. "Saya sendiri baru membeli laptop seharga Rp14 juta, tanpa harus mengandalkan keuangan negara," katanya.

Dia mempertanyakan harga yang ditetapkan Rp21 juta karena harga laptop di bawah harga tersebut sudah bagus. "Saya membeli laptop seharga Rp14juta itu sudah bagus, sudah memadai. Yang dianggarkan dengan APBN ini justru Rp21 juta," kata anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah ini. (*/lpk)