HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara meminta keadilan soal akses memperoleh dan memproduksi vaksin virus flu burung dari negara-negara maju yang menguasai 90% produksi vaksin dan obat-obatan.

Hal itu diungkapkan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam laporannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi Menteri 16 Negara Terkena Dampak Flu Burung, di Istana Negara, Rabu.

Hadir pada kesempatan menteri Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, , dan sejumlah dubes .

Menurut Menteri , selama ini ada kecenderungan negara-negara miskin ataupun negara berkembang lainnya kesulitan mendapatkan vaksin, sehingga diperlukan kesetaraan akses terhadap vaksin pandemi virus flu burung (Avian Influenza/AI).

"Kita menuntut adanya keadilan. Ini sudah sudah diakomodasi Badan Kesehatan Dunia (WHO) dengan mengubah mekanisme pembagian vaksin tersebut," ujar Siti.

Dijelaskan, pertemuan tingkat tinggi menteri yang diselenggarakan di Jakarta ini akan membahas soal penguatan surveilans, penguatan kapasitas negara berkembang dan perbaikan sistem produksi dan distribusi vaksin berkualitas.

"Hasil pertemuan itu, akan disidangkan dalam Pertemuan Dewan Eksekutif WHO pada 9 Mei 2007 dan kemudian disahkan menjadi ketentuan yang berlaku bagi negara anggota WHO," ujar Menteri.

Hingga kini, virus flu burung telah menulari penduduk dunia setidaknya 281 orang, yang 169 orang di antaranya meninggal dunia termasuk 68 orang di Indonesia.

WHO sendiri hendak meminta masukan dari semua pihak mengenai mekanisme pembagian vaksin virus dan manfaat pembagian vaksin virus flu burung yang tepat dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang, produsen vaksin serta institusi-institusi utama yang terkait.

"Masalahnya, produksi vaksin virus AI dikuasai negara-negara maju yang jumlah populasi penduduknya justru kecil atau hanya 10 persen dari populasi penduduk dunia. WHO sudah melunak untuk bekerja sama," katanya.

Ditegaskannya Siti, jangan sampai negara-negara miskin menjadi sangat tertekan dengan adanya kematian akibat virus flu burung, sementara produsen vaksin memperoleh keuntungan besar dari terhambatnya mekanisme penyebaran.

Terkait rencana pemerintah Indonesia akan memproduksi sendiri vaksin di Indonesia, Siti menjelaskan, hal itu sudah menjadi salah satu tugas pemerintah.

"Sudah ada produsen vaksin seperti Bio Farma, namun masih perlu peningkatan kapasitas produksi," tegasnya.

Ia mengakui, pemerintah sendiri masih terus membutuhkan vaksin sebagai persediaan terkait kemungkinan adanya wabah penyakit baik endemi maupun pandemi.

"Kita masih menghitung kebutuhan vaksin tersebut, namun idealnya kita harus punya stok atau persediaan setara dengan lima persen dari total populasi penduduk Indonesia," katanya.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutanya mengatakan, pertemuan tingkat menteri soal penanganan flu burung agar fokus pada bagaimana menemukan jalan keluar dengan pendekatan lebih baik, dengan cara bertukar informasi sehingga berguna dan saling menguntungkan.

"Saya ingin pertemuan itu dapat memberikan perlawanan terhadap AI dengan cara yang lebih luas dan dimensi lebih sistematis dengan pendekatan baru berupa kampanye global mengacu pada solidaritas antar negara," ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono juga menekankan pentingnya semua negara dapat memproduksi vaksin membantu pembiayaan obat-obatan menjadi lebih terjangkau. (*/cax)