Pertemuan tersebut diadakan di Tachilek, negara bagian timur Myanmar, Shan , yang meliputi Cina, Laos, Myanmar dan Thailand, empat negara Greater Mekong Subregion (GMS).

Pertemuan itu akan mengusung berbagai masalah trnasportasi gas minyak cair (LPG) dan produk-produk minyak, tulis laporan itu seraya menambahkan bahwa berbagai masalah yang terkait dengan pajak pelabuhan juga akan dibicarakan pada pertemuan tersebut.

Melalui transportasi minyak, Myanmar akan diuntungkan dengan peranan pelabuhan perbatasannya Wan Pon di Tachilek, demikian anggota JCCCN mengemukakan.

Pos pemeriksaan pelabuhan Wan Pon dari pihak Myanmar telah diperbaiki pada 29 Januari lalu bersama dengan pos pemeriksaan Ban Muang Mom dari Laos guna memenuhi standar internasional untuk mendorong kedatangan wisatawan dunia.

Myanmar, salah satu anggota Kerjasama Ekonomi enam negara GMS, telah menjalin hubungan ekonomi lebih dekat bersama-sama dengan anggota lainnya dari kelompok tersebut dengan mengambil bagian dalam pelaksanaan program GMS.

Disponsori oleh Bank Pembangunan Asia (ADB), GMA-Economic Cooperation telah didirikan pada 1992 dengan membawa bersama Cina, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam bergabung dalam Mekong River.

Sejak itu, Myanmar bergabung dalam penandatanganan beberapa perjanjian GSM, bersama dengan enam negara memperoleh prioritas 100 proyek di delapan sektor termasuk investasi, perdagangan, transportasi, pariwisata, telekomunikasi, energi, lingkungan dan pengembangan sumber daya manusia.

Dengan proyek Mekong di sektor transportasi, Myanmar telah melaksanakan berbagai proyek jalan Lashio-Muse, Lashio-Hsipaw-Loiem-Kengtung dan Tachilek-Kengtung-Mongla.

Dimaksudkan untuk pengembangan penumpang internasional dan transportasi kargo, perdagangan dan pariwisata di Lancang-Mekong River, Myanmar berama dengan tiga negara lainnya --Cina, Laos dan Thailand, menandatangani perjanjian navigasi komersial pada April 2000 di Tachilek Myanmar.

Myanmar juga bergabung dengan lima negara GMS lainnya dalam penandatanganan perjanjian dan protokol pada April 2004 di Phom Penh terkait dengan transportasi lintas batas. (*/rsd)