HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Minggu malam (8/4), atas nama fraksinya, menilai Institut Pemerintahan Dalam Negeri tidak perlu dibubarkan tetapi seluruh pimpinan, para pengajar dan staf administrasi harus diganti.

"Kita masih tetap membutuhkan institusi pendidikan seperti ini. Makanya, fraksi kami menilai, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor tidak perlu dibubarkan. Seluruh pengelolanya saja yang diganti," katanya.

Sikap fraksinya merupakan tindak lanjut dari peristiwa tragis yang menimpa Cliff Muntu, 19 tahun, seorang praja IPDN madya (tingkat II) asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Salah satu praja terbaik itu, pada hari Selasa dinihari (3/4) lalu tewas dan diduga akibat pengeroyokan sekitar 13 orang.

"Tidak ada jalan lain, perlu perombakan total di IPDN, dengan mengganti semua pengelolanya," tambah Tjahjo Kumolo.

Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan ini lalu menunjuk para pengelola IPDN di maksud, yaitu rektorat, seluruh pengajar dan staf administrasinya.

"Juga, berhentikan semua mahasiswa, karena mereka semua sudah terkontaminasi perlaku buruk dan mulai kembali IPDN dengan tenaga pengajar baru serta mahasiswa baru," katanya.

Berbarengan dengan proses itu, menurut fraksinya, perlu disusun kembali sistem, kurikulum, metode pembinaan dan hal lainnya yang berkaitan dengan pendidikan serta pengajaran sesuai kebutuhan.

"Pelanggar atas tata tertib baru harus benar-benar dihukum," kata Tjahjo Kumolo lagi.

Sementara itu, dari Istana Presiden diinformasikan, Rektor IPDN juga telah dipanggil menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk dimintai pertanggungjawaban atas aksi terror yang berakhir tewasnya seorang prajanya.

Dari Manado dilaporkan, Pemerintah Provinsi Sulut telah membentuk tim untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan tak akan segan-segan menuntut pihak institut atas peristiwa tragis yang menimpa praja asal daerah ini.

Tuai kontroversi

Dari berbagai daerah juga diperoleh kabar, aksi terror dan penganiayaan yang berakibat tewasnya praja Cliff Muntu tersebut terus menuai kontroversi.

Hal itu antara lain terungkap dari anggota DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera (PDS), Jeffrey Massie, berdasar rekaman di sejumlah daerah.

Banyak pendapat, menurut dia, menghendaki agar kasus ini tidak bisa hanya dilimpahkan kesalahannya kepada para pelaku, tetapi pimpinan IPDN pun mesti ikut bertanggungjawab dan jangan hanya cuci tangan dari kasus tersebut.

"Masalah ini serius karena sudah terjadi berulang-ulang. Pihak pimpinan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) jangan cuci tangan dari kasus ini," kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Provinsi Sulut ini.

Dikatakannya, pimpinan IPDN harus bertanggungjawab secara institusi atas meninggalnya praja Cliff Muntu, bukan hanya para pelaku saja.

Fraksi PDS DPR, katanya, juga mendesak pihak berkompeten mengusut tuntas peristiwa yang sesungguhnya telah sering terjadi di IPDN, Jatinangor, Jawa Barat tersebut.

"Motif apa di balik terror dan penyiksaan atas siswa asal Sulut tersebut, harus jelas. Ini juga dituntut banyak orang dari berbagai daerah dan latar belakang, terutama kalangan orang tua praja. Semoga saja tewasnya Cliff Muntu tidak karena berunsur SARA," kata Jeffrey Massie yang sehari-harinya bertugas di Komisi I DPR RI itu.

Rombak kurikulum

Sementara itu rekannya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, secara terpisah, menegaskan, sependapat dengan usulan berbagai kalangan, agar sebaiknya eksistensi IPDN itu ditinjau ulang atau paling tidak dibongkar total kurikulum dan metodologinya.

"Sebab pendidikan, pengajaran dan pelatihan untuk menjadi birokrat sejati yang melayani publik, tidak memerlukan hal yang selama ini dipraktekkan di IPDN," kata Suharso Monoarfa, anggota legislatif asal Provinsi Gorontalo dan bertugas di Komisi II DPR RI ini.

Pelayanan publik, menurut dia, memerlukan sikap yang ramah, simpatik, melayani, "public friendly", dan memenuhi "public satisfaction".

"Sementara yang kita saksikan sekarang para lulusan IPDN jauh dari sikap seperti itu," katanya.

Karena itu, Suharso Monoarfa mengusulkan agar segera dilakukan perombakan total kurikulum dan metodologi pendidikan di institusi milik Departemen Dalam Negeri (Depdagri) tersebut.

Coreng pendidikan

Di tempat lain, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (FPG), Priyo Budi Santoso, menyatakan, tewasnya praja IPDN, Cliff Muntu, merupakan peristiwa memilukan dan akibat kejadian ini institusi tersebut juga telah mencoreng sistem pendidikan nasional.

"Ini adalah peristiwa memilukan untuk kesekian kalinya. Selain mencoreng sistem pendidikan nasional, IPDN ini memang tak mau belajar dari kesalahan sebelumnya," katanya dengan nada tinggi.

Sejak dekade 1990-an tercatat sedikitnya 37 praja meninggal di kampus itu dan baru sekitar 10 kasus bisa diungkap penyebabnya yang sebagian besar akibat penganiayaan karena penerapan penegakan disiplin ketat oleh para senior terhadap praja yunior secara over dosis.

Berkenaan dengan peristiwa tragis kali ini, katanya, Komisi II DPR RI berjanji akan mengkaji ulang keberadaan IPDN.

"Mungkin dukungan anggaran (dari APBN) akan kami hentikan sampai ada kepastian perubahan perilaku atau kurikulumnya," tambah Priyo Budi Santoso.

Menjawab pertanyaan tentang kemungkinan Komisi II DPR RI membentuk Pansus untuk investigasi, dia mengatakan, itu harus dilakukan pihak Depdagri sendiri.

"Depdagri harus membentuk tim investigasi menyeluruh dan segera melaporkannya pada persidangan pertama DPR RI," katanya.

Mengenai wacana pembubaran IPDN, beberapa orang tua siswa kampus itu dan juga kalangan DPR RI meminta agar institusi pendidikan ini sebaiknya tetap dipertahankan dan cukup dilakukan perombakan kurikulum maupun metodologi pendidikan pengajarannya saja.

"Kami membaca, melihat dan mendengar di berbagai media nasional, seolah-olah IPDN ini sebaiknya dibubarkan saja. Kasihan dong anak-anak kami yang masih kuliah di tingkat satu atau praja yunior. Cukup kan rombak kurikulum dan atur lagi metodologi pendidikan pengajaran. Tidak usah ibarat pepatah mengejar tikus tetapi dengan membakar rumahnya," kata Dikurtis Korinus, ayah salah seorang praja IPDN, Kamis.

Pendapat itu juga didukung Christian Keintjem, wali lainnya.

"Anak-anak yang masih kuliah di situ kan tidak semua jahat, banyak yang baik-baik, termasuk si Cliff yang dikeroyok kakak-kakak tingkatnya hingga tewas," kata Christian Keintjem. (*/cax)