HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Bappenas akan menyerahkan laporan kajian kerugian dan kerusakan akibat semburan lumpur panas Lapindo di Sidoarjo pada Kamis ini.

Direktur Regional II Bappenas Suprayoga Hadi di Jakarta, Kamis, mengatakan kajian kerugian dan kerusakan telah selesai pada 8 Maret 2007 itu dan kajian itulah yang akan dilaporkan kepada presiden.

Menurut kajian itu, kerugian total yang ditimbulkan mencapai Rp27,4 triliun selama sembilan bulan terakhir (29 Mei 2006 - 8 Maret 2007), yang terdiri atas kerugian langsung sebesar Rp11,0 triliun dan kerugian tidak langsung Rp16,4 triliun.

Laporan awal penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana semburan lumpur panas di Sidoarjo itu juga menyebutkan angka kerugian itu berpotensi meningkat menjadi Rp44,7 triliun, akibat potensi kenaikan kerugian dampak tidak langsung menjadi Rp33,7 triliun, jika terus berlangsung dalam jangka panjang.

Sedangkan angka kerusakan langsung selama sembilan bulan sebenarnya mencapai Rp7,3 triliun, namun ada tambahan perkiraan biaya relokasi infrastruktur utama yang mencapai Rp3,7 triliun sehingga total kerusakan dan kerugian langsung menjadi Rp11,0 triliun.

"Untuk mengukur kerusakan dan kerugian, tim gabungan yang terdiri dari Bappenas, pemerintah provinsi dan kabupaten menggunakan metodologi yang dikembangkan oleh Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin dan Karibia (ECLAC)," kata Suprayoga.

Dalam laporan tersebut, Bappenas juga memberi beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan DPR. Di antaranya adalah agar DPR menyepakati dan mendukung untuk mengalokasikan anggaran relokasi serta pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat tergenang lumpur pada APBN-P 2007 dan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya, yang akan dilaksanakan dengan mekanisme proyek tahun jamak.

Bappenas juga menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan batasan waktu untuk pelaksanaan dan penyelesaian masalah akibat semburan lumpur selama setahun pada tahun 2007 ini, dan menyusun langkah-langkah lebih lanjut untuk menjadi dasar bagi pengajuan usulan anggaran untuk dibahas dengan DPR. (*/cax)