HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Pengadaan laptop untuk membantu kelengkapan di ruang media center pada kegiatan publikasi MTQN ke XXI di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Juni 2006 lalu, kini mulai dipertanyakan anggota dewan Provinsi.

Wakil Ketua DPRD Sultra, Kadir Ole di Kendari, Sabtu, mengatakan, pengadaan laptop yang jumlahnya belasan unit itu hingga kini pertanggungjawabannya dari panitia belum diketahui penggunaan dana yang digunakan, padahal untuk mengadakan komputer tersebut juga menggunakan uang rakyat.

"Jangan hanya anggota DPRD Sultra yang dijadikan sorortan mengenai pengadaan 45 laptop yang kini dibatalkan, sementara pengadaan laptop di media center yang harganya mencapai ratusan juta itu tidak diketahui rimbanya," katanya.

Politis dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sultra itu mengatakan, untuk mengungkap pengadaan harga laptop pada saat kegiatan MTQ nasional yang melekat pada anggaran panitia di sekretariat itu, maka seharusnya pihak berwenang melakukan penyelidikan.

Ketika ditanya, apakah karena isu penolakan dari berbagai elemen masyarakat di Sultra agar DPRD Provinsi tidak mengadakan laptop, sehingga pengadaan laptop lainnya juga diungkap agar ramai, menurut Kadir Ole, tidak ada kaitannya.

"Hanya kebetulan menyangkut laptop yang lagi hangat dibicarakan, baik itu dari kalangan birokrasi, LSM maupun dari masyarakat umum, maka wajarlah kalau pimpinan dewan juga mengungkit pengadaan laptop yang dipakai di Media Center MTQN itu," katanya.

Isu menyangkut anggaran penggunaan dana MTQN XXI yang hingga kini belum ada pertanggungjawaban dari pihak panitia eksekutif juga sudah menjadi incaran dari pihak penegak hukum, utamannya dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan audit dari BPKP.

Ia mengharapkan kepada pihak yang lebih berwenang untuk melakukan audit agar penggunaan laptop dan komputer di Media Center tahun lalu segera diungkap.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sultra, La Pili, SPd yang ditemui terpisah terkait pengadaan laptop anggota DPRD mengatakan, sebenarnya anggaran pembelian laptop sebanyak 45 unit itu sudah disetujui.

Namun, karena banyaknya penolakan dan kritikan sejumlah elemen masyarakat, maka kemungkinan besar harapan anggota dewan yang belum memiliki alat menampung data dan komunikasi itu tidak terwujud. (*/cax)