"Mengapa DPR tidak memanggil direktur-direktur pasar untuk memperbaiki manajemen pasar? Kalau sakit harus diberi obat yang tepat," kata Ketua Umum Aprindo, Handaka Santosa di Jakarta, Senin.

Handaka mengingatkan pemerintah agar bersikap adil dalam mengatur industri ritel. Selama ini, pertumbuhan ritel moderen dianggap menekan perkembangan pasar tradisional.

"Kami menginginkan aturan yang harmonis antara ritel besar-kecil dan antara pemasok-peritel. Jangan pemerintah terjebak pada pengaturan yang diarahkan oleh misalnya asosiasi pasar atau lainnya," tegasnya.

Hingga kini, peraturan presiden (Perpres) mengenai pasar dan toko moderen yang ditargetkan terbit pada Maret 2007 masih dalam pembahasan meski rancangannya sudah dianggap final.

Pemerintah masih bimbang dalam mengatur zonasi atau jarak antara ritel moderen dan pasar tradisional.

Departemen Perdagangan juga sedang mengkaji format-format pasar yang perlu diatur dan yang tidak.

Beberapa substansi dalam draft perpres mengenai perpasaran itu antara lain masalah kemitraan dan trading term (syarat perdagangan) telah selesai dibahas.

"Saya tidak minta yang muluk-muluk, tapi jangan sampai dibuat aturan yang tidak bisa diimplementasikan, nanti akan jadi masalah lagi," tegas Handaka.

Terkait dengan trading term, ia menilai hal itu umum dalam kontrak bisnis pada industri ritel kecuali minus margin.

Minus margin artinya jika pemasok menjual harga lebih murah kepada ritel pesaing sehingga harga jualnya lebih murah dari rekan kontrak pemasok, maka pemasok diharuskan membayar sebanyak barang yang tidak laku di gerai ritel moderen yang menerapkan minus margin.

"Saya tidak setuju dari dulu kalau minus margin. Semoga semuanya disesuaikan dengan praktik bisnis secara umum," ujar Handaka. (*/rsd)