HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Kepolisian Daerah (Polda) Papua siap memeriksa para pejabat Bupati dan mantan Bupati bermasalah di Papua, jika ditemukan bukti-bukti yang cukup yang bersangkutan telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara.

"Kalau ada temuan dari BPK, BPKP atau ada masukan dari masyarakat kita siap, kenapa tidak," kata Kapolda Papua, Irjen Pol Tommy Jacobus, kepada wartawan di pelataran Office Building (OB) PT Freeport Indonesia (PTFI), Kuala Kencana, Jumat (20/4).

Diakui Jacobus, saat ini Polda Papua tengah menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Tolikara dan Bupati Nabire. Sementara, Bupati Raja Ampat dan Bupati Sorong diperiksa terkait kasus 'illegal mining', yaitu penggunaan areal taman nasional untuk eksplorasi dan ekspoitasi tambang mineral.

Namun pemeriksaan terhadap beberapa pejabat tersebut masih terbentur dengan belum keluarnya ijin dari Presiden. Sementara itu, menyangkut desakan untuk pemeriksaan mantan Bupati Mimika periode 2001-2006, Klemen Tinal SE MM, menurut Jacobus, hingga kini Polda Papua belum menerima laporan dan bukti-bukti dugaan penyelewengan yang bersangkutan.

"Belum ada data, kalau ada bukti dan indikasi silahkan masukan ke Polda, nanti kami akan tindaklanjuti," paparnya.

Menurut Jacobus, sejauh tidak ada bukti-bukti otentik yang menunjukkan bahwa Klemen Tinal telah melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan negara, maka yang bersangkutan tetap berhak mencalonkan atau dicalonkan kembali untuk memimpin Kabupaten Mimika lima tahun ke depan.

"Dia punya hak untuk mencalonkan diri. Soal pertanggungjawaban APBD selama dua tahun, itu nanti yang memproses DPRD Mimika. Terkecuali dalam proses itu terdapat indikasi bahwa dia bersalah menyalahgunakan keuangan daerah," tandas Irjen Pol. Tommy Jacobus. (*/bun)