HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Pimpinan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi di DPR RI, Ali Mocthar Ngabalin, di Jakarta, Selasa, mengingatkan berbagai kalangan politisi, terutama di lingkup parlemen, agar jangan mengorbankan Prof Ryaas Rasyid hanya karena penanganan masalah kasus kekerasan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

"Tidak ada satu pun pasal atau ayat yang mengatur posisi saudara Ryaas Rasyid saat ini sebagai Ketua Tim Evaluasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang menyebutkan posisi beliau itu rangkap jabatan. Jadi, jangan cari-cari alasan yang bisa berimplikasi masalah besar," kata Ali Mochthar Ngabalin dalam nada tinggi.

Anggota Komisi I DPR RI yang bersama Ryaas Rasyid merupakan pimpinan Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi (BPD) di DPR RI, lanjutnya, dan bangsa ini sekarang menghadapi dan harus segera menyelesaikan banyak problem besar.

"Makanya, jangan lagi tambah-tambah masalah yang tidak perlu. Tetapi, saya setuju Badan Kehormatan (BK) sesegera mungkin memanggil Prof Ryaas Rasyid, biar semuanya bisa tuntas," kata anggota legislatif yang selalu berbusana khas berbentuk jubah putih dengan sorban khusus menghiasi kepala.

Ali Mocthar Ngabalin juga menambahkan, masih banyak hal penting yang perlu diselesaikan, dan rakyat butuh karya nyata lagi konkret sebagai bentuk kontribusi parlemen.

"Sebagai informasi, meskipun tidak perlu dilakukan oleh saudara Ryaas Rasyid, toh sebagai sosok mahaguru, beliau juga telah melakukan sowan atau minta izin ke Pak Agung (Ketua DPR RI, Agung Laksono). Bahkan sebelumnya telah disampaikan ke Pak Mangindaan (Ketua Komisi II DPR RI, EE Mangindaan) dan seluruh wakil ketua komisi di mana beliau bertugas," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Prof Ryaas Rasyid dimintai pemerintah memimpin sebuah tim evaluasi atas IPDN, menyusul sejumlah aksi kekerasan yang telah mengakibatkan jatuhnya korban tewas, terakhir menimpa seorang praja madia asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Cliff Muntu.

Jangan mengada-ada

Ali Mocthar Ngabalin juga meminta kawan-kawan di parlemen, agar janganlah mengada-ada dalam persoalan ini.

"Saya berharap, kawan-kawan di parlemen jangan terlalu berpikir politis, tanpa melihat dimensi dan konteks jauh ke depan. Sebab sudah jelas, dalam urusan ini, BK hampir tidak memiliki kewenangan untuk memanggil Prof Ryaas. Karenanya, saya berharap isu murahan ini tidak menjadi konsentrasi parlemen," katanya.

Ali Mocthar Ngabalin lalu menambahkan, publik juga tahu, tim investigasi yang dipimpin Prof Ryaas Rasyid ini bukan jabatan untuk mengeksekusi apa-apa.

"Waktunya juga cuma dua bulan. Anggotanya dari Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Indonesia (UI). Tugasnya mulia, mau memperbaiki sesuatu yang buruk dan sudah menjadi kontroversi nasional. Ini bukan sesuatu yang enak," katanya lagi.

Bagi Ali Mocthar Ngabalin, tugas ini sebenarnya merupakan beban bersama yang diberikan pemerintah.

"Kan sudah jelas, rakyat seluruh negeri sedang gamang. Kebetulan itu bidang yang Insya Allah sangat dikuasai oleh saudara Prof Ryaas. Saya justru mendorong Prof Ryaas agar jangan jadi pengecut. Artinya jangan cuuma bisa-bisa ngomong doang, kritik sana kritik sini, tetapi ketika diamanahkan melakukan sesuatu yang beliau kompeten untuk itu, kok malah menolak," tambah Ali Mocthar Ngabalin.

Karena itu, sebagai sesama anggota bahkan pimpinan Fraksi BPD, Ali Mocthar Ngabalin mengaku terus mendorong Prof Ryaas Rasyid untuk tetap konsisten, sebab bangsa dan negara membutuhkan karya besarnya. (*/cax)