HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Korban lumpur Lapindo warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I, Sidoarjo, Jawa Timur, yang sebelumnya melakukan aksi demonstrasi di Jakarta mengaku tidak akan ikut demonstrasi korban lainnya yang berlangsung di Sidoarjo.

"Tidak, kita tidak akan ikut demonstrasi," kata tim juru runding warga Perum TAS I Sumitro di Jakarta, Jumat.

Sumitro mengatakan, empat desa yang sejak Kamis (26/4) melakukan di Sidoarjo adalah korban dari tarik ulur antara pemerintah daerah dengan Lapindo.

Empat desa yang sebelumnya dijanjikan pembayaran bertahap sesuai dengan peta area tanggal 4 Desember 2006, akan dibayar uang ganti rugi 20%, ternyata sampai sekarang mayoritas warga belum menerimanya.

"Hanya tiga persen warga yang sudah menerima, sementara lainnya belum," kata Sumitro.

Sumitro menjelaskan, warga belum menerima ganti rugi tersebut, karena warga tidak memiliki sertifikat dan hanya memiliki bukti kepemilikan lahan warga di antaranya masih berupa letter c.

Karena tidak ada sertifikat itu lah, lanjut Sumitro, pihak Lapindo meminta kepada Bupati setempat untuk mengeluarkan surat keputusan sebagai payung hukum agar dikemudian hari tidak bermasalah.

"Namun, bupatinya tidak mau menerbitkan. Kalau saya jadi bupatinya, pasti akan saya keluarkan. Kasian rakyat yang menderita," kata Sumitro.

Sumitro menjelaskan, kasus warga korban lumpur Lapindo empat desa itu, lebih duluan dibandingkan warga Perum TAS I yang baru masuk dalam peta area korban lumpur setelah hasil dari panitia khusus DPRD Jawa Timur 22 Maret 2006.

"Warga Perum TAS, sebenarnya lebih siap dalam hal adminstrasi, seperti sertifikat," katanya.

Kamis (26/4), ribuan warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc dari empat desa yakni Jatirejo, Kedungbendo, Siring, dan Renokenongo, Porong, Sidoarjo, kembali menggelar unjuk rasa menuntut kejelasan pembayaran ganti rugi yang hingga kini dinilai belum tuntas.

Massa berangkat dari Balai Desa Ketapang dengan menggunakan kendaraan bermotor dan truk berangkat menuju DPRD Sidoarjo, warga sempat menghentikan kereta api (KA) yang akan melintas di sekitar Aloha, dan berniat demo ke Bandara Juanda, dengan harapan agar dunia internasional mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Namun, aksi ke Bandara Juanda itu, dihadang oleh aparat kepolisian. (*/cax)