Kepala Divisi Komunikasi Pertamina Toharso saat berkunjung ke Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA di Jakarta, Rabu mengatakan, perusahaan lain juga harus mau mendistribusikan BBM bersubsidi di wilayah yang sulit dijangkau.
"Perusahaan lain juga harus mau mendistribusikan BBM di wilayah-wilayah pelosok di Papua atau Maluku," katanya.
Artinya, seperti Pertamina, perusahaan lain juga harus mau menyediakan BBM bersubsidi di wilayah yang kurang menguntungkan, selain wilayah dengan nilai ekonomis tinggi seperti Jawa dan Sumatera.
Pada kesempatan itu, Toharso juga mengatakan, pemerintah hendaknya tetap memberikan kesempatan kepada Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan BBM bersubsidi.
Menurut dia, keberpihakan tersebut sudah selayaknya diterima Pertamina yang merupakan perusahaan negara.
"Seperti juga di negara lain yang memberikan keistimewaan atau pembelaan kepada perusahaan negaranya seperti Petronas di Malaysia atau StatOil di Norwegia. Kenapa di sini tidak," ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, sesuai UU Migas No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah telah diamanatkan untuk memberikan prioritas kepada perusahaan nasional.
"Kalau Pertamina untung, maka bangsa juga untung," katanya.
Ia menambahkan, banyak perusahaan di negara lain yang menjadi besar karena memang diberikan keistimewaan dari negaranya.
Pemerintah berencana membuka tender penyediaan BBM bersubsidi khususnya premium dan solar tahun 2008 dalam waktu dekat.
Melalui tender tersebut, maka dimungkinkan Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang menyediaan BBM bersubsidi.
Perusahaan migas multinasional, Shell telah menyatakan siap bersaing dalam pelaksanaan lelang BBM bersubsidi tersebut. (*/rit)