HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Pemerintah Amerika Serikat bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) membentuk forum bersama untuk menjaga proses perdamaian pasca penandatangan nota kesepahaman (MoU) Helsinki di daerah tersebut.

"Banyak program yang dibuat untuk proses perdamaian di Aceh dan saat ini AS berkerja sama dengan Pemprov membentuk forum bersama (Forbes) untuk tujuan tersebut," kata Konsulat Jenderal AS di Medan, Sean Stein usai mengunjungi Pesantren Al Falah Abu Lam U Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang turut didampingi 17 petinggi militer AS, Kamis (17/5).

Sean Stein bersama rombongan militer yang diketuai Jenderal William L Nyland pada Rabu (16/5) bertemu dengan Gubernur Irwandi Yusuf dan membicarakan tentang proses perdamaian yang berlangsung serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami didaerah tersebut.

Dalam pertemuan itu, mereka juga membicarakan tentang kondisi hubungan militer AS dengan TNI yang telah terjalin dan diharapkan ke depan terus berjalan baik, termasuk pelaksanaan Undang-undang No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dia mengatakan, pada masa pemerintahan penjabat Gubernur Azwar Abubakar, Pemerintah AS telah memulai kerja sama tersebut yang saat ini dilanjutkan oleh Gubernur Irwandi Yusuf.

Forum bersama itu dapat memberikan masukan kepada perwakilan pemerintah dan mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka yang tergabung dalam Badan Reintegrasi Damai Aceh (BRDA) sehingga jika timbul permasalahan yang menciptakan konflik, dapat dibicarakan untuk mencari jalan keluarnya.

Selain itu, menurut dia , masih banyak yang harus dilakukan dalam proses rekonsiliasi karena sebagian besar korban konflik belum tersentuh bantuan baik yang kehilangan keluarga maupun harta benda termasuk tempat tinggal akibat konflik bersenjata yang selama hampir 30 tahun melanda provinsi ujung paling barat pulau Sumatera itu.

Menurut dia, Pemerintah AS memiliki rencana untuk membantu korban konflik agar masa depan mereka lebih baik meskipun saat ini beberapa di antara mereka belum merasa puas atas usaha pemerintah melalui BRDA menangani korban konflik.

"Saya pikir kalau pemerintah menjalankan dengan baik semua permasalahan terkait korban konflik bisa diatasi," tambahnya.

Dia menambahkan, sejak penandatangan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, negara adidaya itu telah menyediakan sekitar US$50 juta untuk mendukung proses perdamaian di bumi Serambi Mekkah itu.

Dia menilai, kemajuan MoU luar biasa, sejak penyerahan senjata pihak GAM dilanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung sehingga terpilihnya Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar dari jalur independen yang membuktikan bahwa pesta demokrasi berjalan demokratis. (*/bun)