HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Kalangan pemerhati lingkungan mengingatkan Pemprov DKI bahwa pembangunan terowongan bawah tanah multifungsi hendaknya tidak dijadikan prioritas mengatasi permasalahan banjir di Jakarta sehingga mengesampingkan sektor lainnya.

Kepala Penelitian dan Pengembangan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI Jakarta Hasbi Azis saat dihubungi di Jakarta, Selasa, menyatakan Pemprov DKI harus lebih memperhatikan pembenahan manajemen perkotaan, pengimplementasian rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) serta pengenaan saksi yang tegas bagi pelanggar RTRW untuk mengatasi permasalahan banjir di ibukota.

"Saya tidak menolak wacana pembangunan deep tunnel tersebut, namun sekali lagi pembangunan Kanal Banjir Timur dan deep tunnel ini bukanlah satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda Jakarta," katanya.

Ia memaparkan ada hal lain yang sebetulnya sederhana dan tidak memakan biaya terlalu besar untuk mengatasi permasalahan banjir.

"Selain pembenahan manajemen kota, juga harus terus diupayakan pembangunan situ-situ dan juga pembenahan aliran terusan sekunder drainase. Untuk drainase ada beberapa yang volumenya menurun akibat tersumbat dan ada juga yang terpotong oleh fondasi tiang halte bus TransJakarta," paparnya.

Akibat berkurangnya volume drainase tersebut, masih menurut Hasbi Azis, bila turun hujan dengan intensitas yang sedang hingga tinggi maka tak pelak lagi jalanan di Jakarta tergenang air seperti yang kerap terjadi di kawasan Grogol, Jakarta Barat.

Selain itu, Hasbi juga mengharapkan wacana hingga kemudian pengimplementasian pembangunan terowongan bawah tanah multifungsi tidak berorientasi proyek.

"Saya khawatir, jangan sampai pembangunan itu hanya berorientasi proyek semata. Karena sebetulnya ada sektor lain yang sederhana bisa dibenahi untuk penanganan dan pencegahan banjir di Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan regulator PAM DKI Jakarta, Achmad Lanti, memaparkan Proyek pembangunan terowongan multifungsi bawah tanah yang mampu digunakan untuk sejumlah keperluan perkotaan di Jakarta diharapkan dapat selesai pada 2014 dan menjadi salah satu infrastruktur pengendali banjir di ibukota.

"Perlu dua tahun untuk studi kelayakan dan desain teknis serta lima tahun untuk pembangunan fisik hingga siap dioperasikan," paparnya.

Terowongan bawah tanah tersebut, masih menurutnya, memiliki tiga fungsi yaitu dapat digunakan sebagai jaringan transportasi yaitu sebagai jalan tol bagi kendaraan, tempat pengolahan limbah dan saluran jaringan utilitas seperti kabel telepon dan listrik.

Meski memiliki biaya pembangunan yang relatif tinggi yaitu Rp16,3 triliun namun Lanti memaparkan nantinya tidak semua pembiayaan ditanggung oleh pemerintah.

"Dari 16,3 triliun, sebesar Rp5 triliun diharapkan dari dana pemerintah dan sisanya Rp11,3 triliun dari investasi swasta. Peluang swasta akan berasal dari tiga sektor tadi yaitu jaringan jalan tol, pengolahan limbah dan pengelola sarana utilitas," ungkapnya. (*/cax)