HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pembangunan jaringan irigasi baru ke depannya tidak dapat menggunakan pinjaman komersial luar negeri mengingat program pangan memiliki nilai strategis sehingga tetap mengandalkan dana-dana sendiri (APBN).

"Kalau melihat dari aspek kelayakannya (feasibility) tidak bisa dibiayai dari pinjaman luar negeri," kata Direktur Irigasi Departemen Pekerjaan Umum, Moch. Hasan di Jakarta, Kamis.

Menurutnya, jatuh bangunnya pemerintah akan sangat tergantung kepada kebijakan pangan nasional. Apabila pemerintah sampai tidak mampu mengendalikannya maka akan jatuh.

Oleh karena itu pemerintah sangat berhati-hati untuk menggantungkan kepada impor beras yang selama ini dipasok dari tiga negara Asia Tenggara (Thailand, Kamboja, dan Vietnam).

"Bisa saja AS kemudian mengendalikan tiga negara ini untuk tidak mengimpor beras disaat kita membutuhkan. Akibatnya pemerintah akan jatuh seperti pernah dialami Indonesia juga," ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pangan nasional tidak semata-mata masalah ekonomi melulu di dalamnya tetapi juga politik. Itu juga yang membuat pemerintah menjaga agar kenaikan impor dan ekspor beras tidak boleh lebih dari 5 persen.

Diakuinya, pemerintah harus menggantikan jaringan irigasi yang berubah fungsi. Diperkirakan lajunya perubahan fungsi irigasi mencapai 40.000 hektar di Pulau Jawa dan 10.000 di luar Jawa.

Menurutnya, perubahan fungsi jaringan irigasi ini tidak dapat dihentikan begitu saja mengingat perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Hanya sebagai pemerintah harus mencari penggantinya.

Strateginya untuk Pulau Jawa yang lahannya terbatas irigasi ditujukan untuk program intensifikasi pertanian. Sementara untuk luar Jawa karena Sumatera masyarakat lebih suka perkebunan kelapa sawit dan karet, maka untuk pangan di arahkan ke wilayah timur.

Pengalaman menunjukkan bangunan irigasi di Ogan Komering Ilir dan Batanghari di Sumatera tidak bisa optimal karena masyarakatnya lebih memilih untuk berkebun ketimbang menanam padi. Saat ini untuk tanaman padi di arahkan ke Sulawesi, NTT, NTB, Kalimantan.

Sedangkan di Jawa akan dikembangkan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengandalkan fungsi waduk dan embung sebagai wadah penyimpanan air.

Pemerintah menargetkan pembangunan jaringan irigasi sampai dengan tahun 2009 sebesar 7,2 juta hektar, saat ini yang sudah tebangun 6,7 juta hektar dengan kondisi rusak 1,5 juta hektar. (*/rsd)