HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Konsul Jenderal RI di Sydney, Sudaryomo Hartosudarmo, mengatakan, undangan kepada pihaknya untuk bertemu dengan Perdana Menteri Negara Bagian New South Wales (NSW) Morris Iemma hari Senin (4/6) sejauh ini tetap berlaku kendati "insiden Sydney" sudah dianggap selesai setelah adanya surat permintaan maaf Premier Morris Iemma kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.

"Hingga Sabtu pagi ini, belum ada pembatalan maupun kontak dari mereka tentang perubahan terhadap rencana pertemuan pihak kantor Premier Morris Iemma dengan kita. Yang pasti masalah ini sudah kita anggap selesai sehingga konteks pertemuan Senin nanti itu akan menjadi lain," katanya kepada ANTARA yang menghubunginya dari Canberra, Sabtu.

Sudaryomo mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya terkait dengan kasus Gubernur Sutiyoso sudah benar dan sesuai dengan kebijakan dan arahan Departemen Luar Negeri RI.

Ia mengatakan, kehadiran Gubernur Sutiyoso sebagai tamu Pemerintah NSW itu adalah untuk merevitalisasi hubungan antara DKI Jakarta dan Negara Bagian NSW yang sudah pernah tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) 1994.

"Sebenarnya serangkaian pertemuan Pak Sutiyoso dengan unsur pemerintah dan pebisnis NSW berjalan lancar dan `sangat well arranged` (diatur baik). Bahkan dalam pertemuan Gubernur Sutiyoso dengan gubernur NSW dan Premier Morris Iemma, beliau menyampaikan undangan kepada mereka untuk berkunjung ke Jakarta." katanya.

"Hanya kemudian, akibat tindakan dua polisi itu, suasananya menjadi lain," katanya.

Menyinggung tentang apakah "press release" tentang hasil pertemuan Gubernur Sutiyoso dengan pihak-pihak terkait selama kunjungannya di Sydney itu sudah dikeluarkan Pemerintah NSW atau tidak, Sudaryomo mengatakan, sejauh ini belum dikeluarkan namun ia akan menanyakan hal itu dalam pertemuan hari Senin (4/6).

Kamis lalu (31/5), Premier Morris Iemma, akhirnya, mengirim surat permintaan maaf resminya kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso atas perlakuan tidak pantas dua anggota polisi NSW yang memasuki kamar hotel Sutiyoso untuk menyerahkan surat pemanggilan pengadilan "Coroner Inquest Balibo Five 1975".

Iemma dalam suratnya menyampaikan penyesalannya atas kondisi dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh insiden yang terjadi pada 29 Mei itu namun ia yakin semangat niat baik hubungan kedua negara akan "menyelesaikan" masalah itu pekan ini.

Premier Morris Iemma yang pada Kamis pagi (31/5) sempat menolak meminta maaf ini mengatakan, tindakan dua anggota polisi pada 29 Mei itu tidak bisa mendapatkan sanksi dari pemerintah negara bagian maupun Australia secara umum karena pengadilan merupakan lembaga yang independen dari pemerintah.

Ia mengatakan, penyelidikan kepolisian terhadap insiden 29 Mei itu sedang berjalan dan dia sangat kecewa bahwa protokol keamanan kurang memuaskan.

Terkait dengan masalah penyampaian surat pemanggilan terhadap Gubernur Sutiyoso untuk memberikan kesaksian di pengadilan koroner kasus tewasnya lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur yanga dikenal dengan istilah "Balibo Five", Deputi Koroner NSW Dorelle Pinch mengaku dia memang memanfaatkan kedatangan Sutiyoso ke Sydney.

Surat kabar "The Australian" menyebutkan, Dorelle Pinch mengirim dua polisi itu untuk menyampaikan surat pemanggilan kepada Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso setelah tahu Sutiyoso sedang berkunjung ke Sydney atas undangan Premier Morris Iemma.

Hal itu dilakukan karena "sangat kecilnya peluang buat saya untuk memastikan kehadirannya (Sutiyoso)", kata Pinch.

Insiden Sydney yang memicu berbagai tanggapan di Jakarta dan Canberra itu bermula dari datangnya dua polisi NSW ke kamar hotel Gubernur Sutiyoso untuk menyampaikan surat panggilan menghadiri pemeriksaan jaksa "Coroner Inquest" kasus "Balibo Five" 1975 dengan cara masuk ke kamar Sutiyoso dengan menggunakan kunci master kamar hotel.

Juru Bicara KBRI Canberra Dino Kusnadi mengatakan, akibat insiden yang terjadi di kamar Hotel Shangri-La Sydney No 3107 tempatnya menginap itu, Gubernur Sutiyoso dan rombongan yang mengunjungi Sydney sebagai tamu Pemerintah NSW itu mempersingkat kunjungannya.

"Pak Sutiyoso dan rombongan sudah pulang ke Jakarta via Singapura dengan pesawat yang berangkat dari Bandara Internasional Sydney, Selasa malam Pukul 22.00 waktu setempat. Dengan demikian beliau membatalkan rencana kunjungannya ke Canberra pada 30 Mei," katanya.

Sutiyoso adalah lulusan Akademi Militer Nasional 1968 dan pernah dilibatkan dalam operasi Flamboyan dan Seroja di Timor Timur pada 1975. Namun, Sutiyoso sendiri menjelaskan bahwa dia dan para anggotanya tidak pernah memasuki Balibo ketika itu.

Sebelumnya, mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam, yang memberikan keterangan di pengadilan Sydney pada 8 Mei, menyatakan tidak pernah melihat dokumen apa pun, yang menunjukkan tentara Indonesia memerintahkan pembunuhan terhadap lima wartawan Australia di Balibo, Timor Timur, tahun 1975 itu.

Whitlam memenuhi panggilan pengadilan untuk memberikan bukti terkait dengan kematian Brian Peters, salah satu dari lima wartawan Australia, yang tewas dalam peliputan di Timor Timur tahun 1975.

Menanggapi insiden Sydney ini, Ketua DPR, Agung Laksono sempat mengecam tindakan polisi Australia terhadap Gubernur DKI Sutiyoso dan mendesak pemerintah negara itu meminta maaf secara terbuka.

Agung menyatakan tindakan polisi Australia itu sebagai pelecehan terhadap harkat dan martabat Bangsa Indonesia dan tidak senonoh, apalagi dilakukan terhadap seorang gubernur di ibukota negara.

Gelombang unjuk rasa yang melibatkan ratusan hingga ribuan orang juga terjadi di depan gedung Kedutaan Besar Australia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, selama dua hari. (*/cax)