"Dengan SP-3 tersebut para petani akan dibantu untuk mempermudah mendapatkan akses layanan pembiayaan atau kredit dari perbankan melalui mekanisme bagi resiko jasa penjaminan," kata Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian, Dr Mat Syukur di Kuta, Bali, Kamis.
Dihadapan peserta pertemuan teknis pembiayaan pertanian se-Indonesia berlangsung selama dua hari (7-8/7) itu, ia mengatakan, tujuan SP-3 itu antara lain memberikan kepastian setiap usaha sektor pertanian mikro dan kecil untuk mendapatkan pelayanan kredit.
Juga mendorong penyaluran kredit dan meningkatkan jumlah kredit dari perbankan ke sektor pertanian.
"Penyaluran dan SP-3 tersebut dilakukan oleh lima bank pelaksana yaitu PT Bank Mandiri, Bank Jawa Timur, Bank NTB, Bank Syariah Mandiri dan Bank Bukopin," ujarnya.
Ia mengatakan, nantinya dalam pembiayaan SP-3 yang disalurkan oleh bank pelaksana adalah dalam bentuk penyaluran kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI).
"Prosedur permohonan Skim SP-3 yakni petani, kelompok tani atau gabungan kelompok tani dapat mengajukan permohonan pembiayaan/kredit kepada cabang bank pelaksana SP-3 setempat," ucapnya.
Selanjutnya kantor cabang pelaksana melakukan seleksi dan analisis kelayakan proposal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku di bank pelaksana. Bila dinilai layak, maka bank itu menyalurkan pembiayaan terhadap debitur.
Mat Syukur menjelaskan, jasa penjamin akan difasilitasi dari rekening dan dibayarkan maksimal 1,65 persen dari plafon pembiayaan. Dan pencadangan atas resiko kredit bagi para petani itu bervariasi sesuai dengan kategori kredit mulai dari 10-40 persen.
Ia mengemukakan, realisasi SP-3 hingga Mei 2007 mencapai sekitar Rp126,5 miliar. Dengan rincian Bank Mandiri merealisasikan pembiayaan Rp17,8 miliar, Bank Syariah Mandiri Rp33,9 miliar, Bank Bukopin Rp37,1 miliar, Bank NTB Rp24,4 miliar dan Bank Jatim sebesar 12,1 miliar.
"Dalam meningkatkan jangkauan wilayah bank pelaksana SP-3, maka pada tahun 2007 akan melibatkan lebih banyak lagi bank pelaksana yang tersebar di seluruh wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia," katanya. (*/rsd)