HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar sudah memerintahkan Direktur Operasi Bulog untuk menelepon langsung Dirjen Perdagangan Luar Negeri Thailand guna menanyakan komitmen pengiriman 200.000 ton beras yang terlambat dan tidak sesuai kontrak.

"Kalau sampai akhir Juni ini pihak Thailand tidak memperbaiki komitmennya, kita akan cari pihak lain. Kita bisa tinjau ulang kerjasamanya, bahkan mungkin kita stop kalau gagal melaksanakan kesepakatan dan kontrak," kata Mustafa kepada wartawan Antara Akhmad Kusaeni di Hong Kong, Senin.

Ia berada di Hong Kong mengikuti kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Jusuf Kalla ke China yang oleh delegasi disebut sebagai "diplomasi pangan dan pertanian". Kunjungan Wapres ke China menghasilkan sejumlah kerjasama di bidang riset dan pengadaan benih padi hibrida, pembangunan waduk dan irigasi, serta pembangkit tenaga listrik.

Pihak Thailand dilaporkan melanggar kontrak dengan Bulog yang diteken pada Februari 2007 di Bangkok untuk mengirim 200.000 ton beras, namun sampai akhir Mei baru 24.000 ton yang berhasil terkirim.

Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya sudah menyampaikan komplain atas tiga hal, yaitu keterlambatan pengiriman, LC dan kualitas beras yang buruk dan tidak sesuai dengan spek.

"Mereka menjamin tidak akan terjadi lagi. Soal sanksi kita lihat sampai akhir Juni dulu, kalau tidak ada reaksi, baru kita pikirkan sanksi," katanya.

Menurut dia, pihak Thailand beralasan keterlambatan itu karena pemerintahan berganti, ada kudeta militer, dan militer sendiri sibuk menghadapi Pemilu.

"Jadi pengiriman beras terganggu. Tugas dan komitmen antar negara jadi terlantar. Stok mereka ada. Cuma ada masalah dalam manajemen pemerintahan terkait adanya perubahan rejim di Thailand," kata Mustafa menjelaskan.

Namun keterlambatan pengiriman 200.000 ton beras impor Thailand ini tidak menganggu stok beras nasional, karena pasokan dari negara lain lancar secara bertahap. "Hampir tiap minggu ada kapal pengangkut beras yang masuk. Ada yang ke Pontianak, Pare Pare, atau Cilacap. Masuk terus," katanya.

Mengenai buruknya sebagian kualitas beras yang terkirim, ia juga sudah protes. "Ternyata beras yang semestinya dikirim ke Afrika, sebagian terkirim ke Indonesia. Kita sudah punya spek tertentu. Dikasih peringatan. Kita minta komitmen Thailand dilaksanakan," katanya.

Dalam kontrak, katanya, ada semacam sanksi kalau melanggar komitmen.

"Kita akan lihat aturan dan kontraknya. Harus ditegakan kontrak itu. Sama dengan Vietnam dulu ada keterlambatan, lalu kita minta dirundingkan kompensasinya. Lalu kita minta harga diturunkan 1,5 dolar per ton," katanya.

Mustafa Abubakar mengatakan pihaknya tidak mau kalau tidak ada penalty. Untuk Thailand juga akan ditegakkan.

"Kalau sampai akhir Juni ini tidak diperbaiki, kita akan evaluasi apakah akan dilanjutkan kerjasama atau ditinjau kembali. Bahkan kalau perlu kita stop sama sekali," tegasnya.

Ketika ditanyakan kalau distop kemana lagi Indonesia akan impor beras karena produsen beras dunia terbatas, ia mengatakan akan mencari alternatif.

Ia mengatakan kunjungan Wapres Jusuf Kalla ke China juga dalam kaitan mencari alternatif itu. Malah ia ada rencana untuk melihat-lihat ke India supaya ada berbagai negara alternatif produsen beras untuk kebutuhan impor.

"Ke China ini selain mempelajari irigasi, juga mencari diversifikasi, supaya kita tidak dipermainkan oleh satu dua negara," katanya.

Ia menyatakan gembira dengan adanya kerjasama dengan China di provinsi Sichuan untuk mendatangkan satu juta ton beras pada 2007 ini.

"Saya optimis melihat ada teknologi baru. Bibit unggul, dan sistim irigasi yang ditawarkan. Bulog akan mendukung penuh supaya kerjasama itu demi ketersediaan pangan," katanya.

Mustafa Abubakar mengatakan sekarang stok beras nasional sudah mencapai 1,3 juta ton. Yang sudah tercapai target pengumpulan produksi dalam negeri 1,1 juta ton dari target 1,5 juta ton sampai akhir 2007.

Produksi beras nasional sudah terpenuhi 33 juta ton. Kalau yang diimpor 1,5 juta itu kurang dari satu persen, kecil sekali. "Cuma kita perlu cadangan beras untuk berjaga-jaga kalau ada bencana alam, gagal panen, rawan pangan, disamping untuk menyediakan raskin. Itu Bulog harus sediakan," katanya.

Menjawab pertanyaan bagaimana caranya supaya Indonesia tidak tergantung kepada benih dari negara lain, ia mengatakan pembenihan induknya harus dipindah ke Indonesia, dan bukan di China atau negara lain.

"Wapres minta itu juga dilaksanakan, sehingga itu kini menjadi tugas Dubes RI di China untuk melaksanakan karena ada masalah hak paten dan hak milik intelektual disitu," katanya.

Ia menyatakan ketergantungan benih pada negara lain berbahaya. "Makin tinggi teklogi yang kita gantungkan di luar, makin tinggi risikonya bagi kita. Jangan sampai menciptakan ketergantungan benih kepada luar negeri," katanya.

Ia merasa punya harapan baru setelah melihat irigasi, melihat benih, dan teknologi selama kunjungan di China. "Kalau irigasi saja diperbaiki pada 2008, saya kira produksi pangan nasional cukup. Tidak perlu lagi kita impor. Ini membesarkan hati. Ini besar sekali makna kunjungan Wapres kali ini," kata Mustafa Abubakar. (*/rsd)