HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Kalangan pengusaha di Jatim menyambut lega dengan terbitnya paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

"Kami lega. Setelah lama menunggu, akhirnya kebijakan pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha, khususnya sektor riil dan UMKM, terbit juga," kata pengurus Kadin Jatim, Isdarmawan Asrikan, di Surabaya, Selasa, menanggapi diumumkannya paket kebijakan ekonomi.

Menko Perekonomian Boediono hari ini di Jakarta menyampaikan paket kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007.

Paket ekonomi tersebut memuat 141 rencana tindak pemerintah yang menyangkut perbaikan iklim investasi (41 langkah), menyangkut reformasi sektor keuangan (43 langkah), menyangkut percepatan pembangunan infrastruktur (28 langkah), dan menyangkut UMKM (29 langkah).

Meski belum mengetahui secara detail paket ekonomi tersebut, namun dia cukup lega, karena pemerintah mengeluarkan paket ekonomi tersebut tentunya dengan harapan akan ada perbaikan kedepan berdasarkan evaluasi mengenai kondisi perekonomian selama ini.

"Apalagi, paket kebijakan ekonomi tersebut juga menonjolkan berbagai langkah yang dianggap penting untuk dapat tumbuh dan berkembangnya dunia usaha serta investasi," ujar Isdarmawan yang juga Ketua Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Jatim itu.

Menurut dia, dunia usaha selama ini menghadapi tantangan yang cukup berat, diantaranya karena keterbatasan penyediaan infrastruktur, naiknya Bahan Bakar Minyak (BBM) industri dan lain sebagainya.

Dengan kondisi seperti itu, dunia usaha, khususnya sektor riil, menanggung beban berat untuk bisa bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional.

Di pasar domestik, produk dalam negeri sudah harus bersaing dengan membanjirnya produk impor. Ditambah lagi, daya beli masyarakat belum benar-benar pulih setelah didera krisis beberapa waktu sebelumnya.

Sementara itu, di pasar internasional produk-produk dalam negeri menghadapi tantangan berat dari produk sejenis negara lain. "Beban biaya yang ditanggung dunia usaha, banyak mempengaruhi daya saing produk di pasar global," ujarnya.

Karena itu, dunia usaha kini sangat menunggu implementasi kebijakan ekonomi yang tertuang dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2007."Kami yakin, pemerintah akan melakukan langkah terbaik untuk tumbuhnya perekonomian nasional," ucapnya. (*/rsd)