< >

DKP Sayangkan Tetapnya Kredit Sektor Perikanan

Jum'at, 15 Juni 2007 14:59
Kapanlagi.com - Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) menyayangkan kredit dari perbankan yang dikucurkan untuk sektor kelautan dan perikanan pada tahun ini belum berubah dibanding tahun sebelumnya.

Atase Perikanan RI untuk Kawasan Timur Tengah dan Negara-negara Afrika, Muchlison Zaini di Jakarta, Jumat (15/06) menyatakan saat ini kredit yang disalurkan untuk sektor perikanan hanya Rp0,03 triliun dari keperluan investasi Rp13 triliun.

"Sektor perbankan hingga kini masih enggan memberikan dukungan untuk sektor kelautan dan perikanan. Kredit yang dikucurkan tidak bergeser dari tahun lalu hanya Rp0,03 triliun ," katanya.

Kondisi tersebut, tambahnya, merupakan salah satu kendala dalam melaksanakan Program Revitalisasi Perikanan yang dicanangkan Presiden dua tahun lalu.

Selain itu, menurut dia, pembangunan sektor perikanan saat ini masih berkutat dengan permasalahan-permasalahan sama yang seharusnya sudah bisa diatasi dan tidak menjadi persoalan lagi di Indonesia seperti kasus antibiotik pada udang.

Muchlison mengatakan, akibat persoalan kandungan antibiotik yang berlarut-larut tersebut yang dulunya hanya Amerika Serikat dan Uni Eropa memperketat pengawasan impor produk perikanan Indonesia kini Jepang juga melakukan hal yang serupa.

Sementara itu Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi (Pusdatin) DKP, Saut P Hutagalung mengatakan, dana pemberdayaan yang disediakan untuk para nelayan tidak terserap maksimal karena terganjal masalah penjaminan yang ditetapkan pemerintah harus melalui Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

"Kami khawatir untuk masalah permodalan. Masalahnya semua hanya pemberdayaan harus dijaminkan melalui Askrindo," katanya.

Dia mengatakan hingga saat ini dana pemberdayaan untuk pembudidayaan masih mencapai Rp173 miliar yang belum terpakai, dana Pemberdayaan Ekonom Masyarakat (PEM) mencapai Rp140 miliar, dan dana pengadaan seperti kapal dan lain-lain mencapai Rp45 miliar.

Total dana pemberdayaan tersebut, baik yang berasal dari APBN maupun loan mencapai Rp400 miliar per tahunnya. (*/rit)