"Setelah kami mengkaji kemungkinan kami tidak memakai alternatif penghapusan utang," kata Sekretaris Kementerian Negara BUMN, Muhammad Said Didu, di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan, pada intinya semua utang RDI/SLA BUMN akan diselesaikan melalui mekanisme korporasi atau tidak akan ada penghapusan hutang (seperti halnya yang sempat terjadi pada sejumlah perusahaan swasta).
Dari sekitar hutang RDI/SLA BUMN sebesar Rp53 triliun hanya sekitar Rp5 triliun atau 10%nya yang akan dikonsultasikan penyelesaiannya ke DPR.
Said menjelaskan, dari Rp53 triliun jumlah itu, sebanyak Rp15 triliun di antaranya bermasalah dan Rp35 triliun lainnya lancar.
"Soal yang Rp15 triliun nanti yang Rp10 triliun akan dilakukan perubahan persyaratan atau reschedule sedangkan yang Rp5 triliun lebihnya diusulkan ke DPR untuk dipindahbukukan menjadi aset perusahaan atau modal," katanya.
Dengan tidak adanya rencana penghapusan hutang itu, Said menyimpulkan kinerja BUMNB dari dampak krisis jauh lebih baik dari swasta.
"Kami was-was menggunakan metode penghapusan seperti perusahaan swasta yang dihapuskan hampir 80 %nya," katanya.
Ia mengatakan, sejumlah BUMN yang hutangnya akan dipindahbukukan (atau yang jumlahnya Rp5 triliun) di antaranya PT Pal, RNI, dan Pan Multifinance.
"Rencananya, hal itu akan dibahas lebih lanjut di DPR serta dimasukkan dalam APBN Perubahan," kata Said.
Sementara itu, soal dana yang akan dijadwal ulang akan dilakukan melalui mekanisme yang beragam di antaranya dengan menurunkan bunga pinjaman, memperpanjang waktu pengembalian, mempercepat pembayaran, mempercepat implementasi, dan sebagainya. (*/rsd)