HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat mendesak pemerintah segera menerbitkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Domestik Market Obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) untuk menjamin kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga terjangkau masyarakat.

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) tersebut tercapai setelah anggota DPR mendengarkan masukan dari tiga asosiasi yaitu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Gabungan Industri Minyak Nabati (Indonesia), Asosiasi Industri Minyak Makan Indonesia (AIMMI) serta Kantor Pemasaran Bersama PT Perkebunan Nusantara (PT PN) di Gedung DPR, Senin malam.

Ketua umum Gapki, Akmaludin Hasibuan mengatakan kegagalan Program Stabilisasi Harga (PSH) yang dilakukan sejak awal Mei terjadi karena tidak ada disiplin dari pengusaha, sistem distribusi dan dualisme harga minyak goreng untuk industri dan curah.

"Oleh karena itu, kita usulkan DMO," ujar Akmaludin. Produsen CPO telah bersedia mengalokasikan 12-15 persen produksinya untuk DMO.

Untuk masalah distribusi, Akmal meminta pemerintah menunjuk badan khusus seperti Bulog untuk dilibatkan.

Direktur Eksekutif GIMNI, Sahat Sinaga mengatakan tidak adanya sanksi dalam PSH menyebabkan realisasinya rendah.

"Kita juga tidak bisa memastikan, minyak goreng yang sudah dijual ke distributor apakah dijual ke masyarakat," katanya.

Sementara itu Ketua AIMMI, Adiwisoko Kasman sepakat bahwa DMO merupakan satu-satunya jalan terbaik untuk menstabilkan harga minyak goreng.

Para pengusaha menyesalkan keputusan pemerintah menaikkan pungutan ekspor untuk CPO dan produk turunannya menjadi rata-rata 6,5 persen dan meminta dana PE digunakan untuk stabilisasi harga minyak goreng.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto dan Aria Bima menilai pemerintah gagal dalam melakukan stabilisasi harga minyak goreng.

"Harus ada DMO yang berlaku untuk semua produsen baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilakukan secara simultan," kata Hasto.

Terkait usulan penggunaan PE, Hasto mengatakan DPR akan mendukung sepenuhnya dalam politik anggaran, sehingga dana PE dapat digunakan untuk mendukung stabilisasi harga minyak goreng.

"Kita sepakat harus ada regulasi untuk DMO bagi eksportir sebelum dapat mengekspor, kalau tidak akan diberi sanksi," kata Aria. (*/rit)