Usai pemeriksaan oleh Tim Pencari Fakta (TPF) di Jakarta, Selasa (19/06), Ketua PMJ Ichwan Datu Adam mengakui bahwa ia memang memberi cek Rp100 juta kepada Asisten Manajer PMJ Arismen Bermawi, tapi bukan untuk menyuap.

"Uang itu untuk membayar penalti (denda) yang divoniskan kepada kami," kata Ichwan kepada wartawan yang mencegatnya di lift saat hendak turun dari lantai 16 Hotel Cenruty, tempat pemeriksaan berlangsung.

Wakil bupati Penajam, Kalimantan Timur, itu menolak untuk memberi keterangan lebih lanjut dan bergegas meninggalkan hotel.

Keterangan tersebut bertentangan dengan yang diberikan Arismen dan Sekretaris Umum PMJ Syawal Rifai beberapa waktu lalu yang dengan tegas menyatakan itu adalah uang suap.

Syawal, yang dihubungi melalui telepon, tertawa saat dikabarkan bahwa Ichwan menyatakan uang itu adalah untuk membayar denda.

"Tidak ada itu uang penalti. Masa uang penalti diserahkan di hotel dan diterima oleh pribadi," ujarnya.

Ia curiga ada pihak yang berupaya membelokkan arah kasus dugaan suap tersebut menjadi pembayaran denda.

Selain Ichwan, TPF yang dipimpin Rusdi Taher pada Selasa (19/6) juga memeriksa dan mengonfrontasi Arismen dengan Suwandi, orang yang disebut Arismen sebagai penerima cek di Hotel Century pada 12 April lalu.

Arismen dan Suwandi tidak mau memberi keterangan apapun kepada wartawan yang menantinya di luar ruang pemeriksaan.

Sementara itu Rusdi mengatakan dengan selesainya pemeriksaan tersebut maka berakhir pula pemanggilan orang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan.

"Kami akan segera menyusun laporan kepada ketua umum dan Komite Eksekutif. Masa tugas kami selesai pada 22 Juni jadi kemungkinan laporan akan diserahkan pada 21 Juni," jelas Rusdi.

"Kami telah mendapatkan dan mengumpulkan semua fakta secara obyektif, tanpa rekayasa. Kita tunggu saja bagaimana keputusan ketua umum dan Komite Eksekutif nanti," lanjutnya.

Kasus dugaan suap di tubuh PSSI tersebut mendapat perhatian besar dari masyarakat, bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault telah menegaskan bahwa pemerintah bisa mengambil alih penanganan kasus tersebut bila penyelesaiannya dinilai tidak memuaskan.(*/lpk)