"Tahun ini SUK dianggarkan senilai Rp10 miliar untuk kurang lebih 20 koperasi di seluruh Indonesia," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Chaerul Djamhari, di Jakarta, Jumat.

SUK merupakan instrumen untuk menghimpun dana koperasi di luar mekanisme pinjaman perbankan. Keberadaan SUK diharapkan dapat membantu keuangan jangka pendek anggota koperasi, katanya.

Tercatat hingga 20 Juni 2007, telah terealisasi dua unit Koperasi Kodanua di Jakarta Barat dan Koperasi Esgef di Semarang, Jawa Tengah.

"Nilai SUK di dua unit koperasi tersebut sebesar Rp500 juta dan Rp250 juta," katanya.

Minat masyarakat memesan SUK, katanya, cukup besar.

"Meski begitu kami tetap melakukan pengawasan agar permintaan skema SUK ini dapat terkendali di masyarakat," katanya.

Ia mengatakan, selain SUK, pihaknya akan mencari skema pembayaran baru untuk koperasi dan UKM.

Selama ini, pendanaan koperasi berasal dari iuran dan anggaran simpan pinjam pokok anggota.

SUK untuk koperasi dan UKM itu nantinya dapat dijual di antara sesama koperasi.

Syaratnya koperasi tersebut memiliki catatan yang baik dan tidak punya kredit macet.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Menneg Koperasi dan UKM Ahmad Djunaedi mengatakan per Desember 2006 anggaran SUK mencapai Rp7,8 miliar. Penyaluran SUK diberikan kepada delapan koperasi.

"Bunga pinjaman SUK 16 persen per tahun dan pengembaliannya dapat diangsur per bulan," katanya.

Ia mengatakan enam unit koperasi sedang dalam proses pencairan SUK yakni, Koperasi Tunas Jaya, Jakarta; Alhuda, Wonosobo; Bahtera, Pekalongan; Bina Umat Sejahtera, Rembang; Surya Kencana, dan Grobongan, Jawa Tengah.

Djunaedi mengatakan, skema pendanaan komoditas Koperasi dan UKM lain, yakni melalui jaminan resi gudang dan bekerjasama dengan PT Kliring Berjangka Indonesia. (*/rsd)