"Idealnya kalau mau disebut sebagai wisata belanja, harusnya ada integrated value added sehingga pengusaha dari sektor manapun mau turut serta dalam even tersebut," kata Direktur Eksekutif Aprindo, Satria Hamid Ahmadi, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, usaha menjadikan JGS seperti Great Singapore Sale (GSS) harusnya didukung tidak hanya dari peritel saja, tetapi juga hotel, transportasi, restoran, rumah sakit, sehingga wisata belanja benar-benar tercipta.

"Saya tidak melihat mana hotel, rumah sakit, atau restoran mana yang memang mengikuti JGS tersebut. Kadin Jakarta sebagai panitia pun jika ditanya akan bingung mana yang ikut JGS mana yang tidak," ujar dia.

Dia mengatakan, perlu ada semacam daftar yang dapat diketahui masyarakat mana yang mengikuti JGS dan mana yang tidak mengikutinya.

Untuk memikat para pengusaha ikut serta meramaikan JGS tersebut seharusnya ada dukungan pula dari Pemprov DKI dalam hal pemberian insentif kepada peserta JGS, seperti adanya keringan pajak reklame dari hari-hari biasa. Sehingga peritel atau peserta lainnya dapat mempromosikan JGS secara lebih besar.

"Perlu ada promosi kan jika memang ingin gaung dari Jakarta Great Sale terdengar," ujar dia.

Selain itu, pemerintah juga memikirkan masalah pajak penjualan barang mewah atau PPnBM yang dinilai tidak menyokong wisatawan asing khususnya untuk berbelanja di Jakarta. Mereka akan lebih memilih berbelanja di Singapura dan Malaysia yang juga memiliki event yang sama karena produk mewah di sana tidak dikenai pajak penjualan barang mewah.

"Bahkan di Singapura kita tahu tax dapat direfund saat di Changi Airport," ujar dia.

Sementara itu, menurut dia, pajak penjualan barang mewah di Indonesia dibebankan sebesar 40%. Hal tersebut yang perlu dibenahi, ujar dia.

Dia mengatakan promosi untuk JGS tidak segencar promosi untuk Jakarta Fair. Padahal event yang berpeluang besar menarik wisatawan asing lebih besar ke Indonesia justru JGS. (*/rsd)