HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Kementerian Koperasi dan UKM telah mengembangkan skim pendanaan komoditas KUKM dengan jaminan resi gudang. "Pelaksanaan kegiatan ini dikerjasamakan dengan PT Kliring Berjangka Indonesia dan dikoordinasikan dengan Bappepti Departemen Perdagangan," kata Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM, Chaerul Djamhari, di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, skim pendanaan komoditas KUKM dengan jaminan resi gudang itu memiliki sasaran untuk meningkatkan akses KUKM dalam mendapatkan pembiayaan yang cepat dan mudah pada saat yang tepat.

Selain itu juga bertujuan untuk menyiapkan calon debitur KUKM yang siap mengakses kredit dari bank.

"Sasaran kami juga untuk mengembangkan etalase pembiayaan untuk komoditas tertentu yang layak pada suatu daerah," katanya.

Rencananya, komoditas yang bisa dibiayai oleh skim ini antara lain gabah, beras, jagung, kedelai, gula pasir, pupuk, rumput laut, kopi, cokelat, dan komoditi lainnya yang dapat disimpan dalam waktu lama serta memiliki harga yang baik setelah masa panen berlalu.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan simulasi penerbitan resi gudang terhadap Koperasi Tani Pabbareseng Kabupaten Wajo, Sulsel (rumput laut), PT Muko-muko Maju Sejahtera Kabupaten Muko-muko Bengkulu (gabah, Koperasi Bidara Tani Kabupaten Jombang, Jatim (benih padi), dan KSU GAPOKKSWAMAS MITRA USAHA Kabupaten Indramayu Jawa Barat (gabah).

Pada kesempatan itu, Cherul juga mengatakan, pemerintah telah mempersiapkan kebijakan dan program penjaminan kredit untuk meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber pembiayaan.

"Ada sejumlah langkah yang kami ambil di antaranya melakukan penguatan modal perusahaan penjamin sebesar Rp1,4 triliun," katanya.

Pemerintah juga melakukan due diligence terhadap Perum Sarana Pengembangan Usaha dan PT Akrindo yang direncanakan rampung akhir Juli 2007.

Selain itu, pihaknya akan merevitalisasi perusahaan penjamin dengan mengatur ulang keberadaan lembaga penjamin kredit di daerah.

"Kami juga sedang menyiapkan Dewan Kebijakan Penjamin yang kini draft Perpresnya sedang digodok oleh Departemen Keuangan," katanya.

Untuk meningkatkan akses KUMKM terhadap sumber pembiayaan, pemerintah juga tengah memperkenallkan Surat Utang Koperasi (SUK) di mana untuk anggaran 2007 disiapkan senilai Rp10 miliar untuk sekitar 20 koperasi di seluruh Indonesia. (*/rsd)