HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Diplomasi politik DPR-RI dengan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Jusuf Kalla terkesan "pilih buluh" dalam memperjuangkan kepentingan bersama seperti dalam kasus perjanjian kerja sama RI-Singapura.

"Parlemen jangan hanya ngotot kepada pemerintahan SBY-JK untuk membantalkan perjanjian kerja sama RI-Singapura, tetapi juga antara RI-Australia karena perjanjian kerja sama itu hanya menguntungkan Australia," kata Ketua Pokja Celah Timor Ferdi Tanoni di Kupang, Jumat.

Ia mengemukakan hal ini setelah mencermati berbagai argumentasi yang dilontarkan oleh anggota DPR-RI yang mendesak pemerintahan SBY-JK membatalkan Defence Cooperation Agreement/DCA--Perjanjian Kerjasama Pertahanan" dengan Singapura karena dinilai sangat merugikan Indonesia.

Menurut Tanoni, perjanjian kerja sama RI-Australia di Laut Timor dan Arafura perlu juga dipersoalkan oleh DPR-RI karena hanya menguntungkan Australia secara sepihak dan sangat merugikan Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan dan keamanan seperti dalam kasus DCA antara RI-Singapura.

"Kita jangan hanya berani dengan Singapura dan Malaysia saja dalam mempertahankan martabat dan harga diri Bangsa Indonesia demi eksistensi kedaulatan NKRI, tetapi harus juga dengan Australia yang sudah lama menguasai 85 persen wilayah perairan di Laut Timor sejak 1971," ujarnya.

"Australia sejak 1971 telah mencaplok, menganeksaksi dan menguasai 85 persen Laut Timor yang sangat strategis dan kaya akan kandungan minyak dan gas bumi berskala dunia. Tetapi, pemerintahan kita terkesan cenderung mendukung tindakan Australia," katanya menambahkan.

Ia juga mempertanyakan status perjanjian RI-Australia tentang Batas-batas Dasar Laut Tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Timor dan Laut Arafura, termasuk di dalamnya Gugusan Pulau Pasir yang ditandatangani oleh Menlu Ali Alatas dan rekannya dari Australia, Alexander Downer di Perth, Australia pada 1997 yang hingga kini belum diratifikasi oleh kedua negara.

Anehnya, kata dia, tak ada satu pun komponen di negeri ini yang memrotes tindakan Australia yang menjadikan perjanjian tersebut sebagai "senjata" untuk memberikan izin pengeboran minyak dan gas bumi (migas) di kawasan tersebut dan "memberangus" seluruh nelayan tradisional Indonesia yang mencari nafkah di Laut Timor dan Arafura.

"Ini sebuah perjanjian yang jelas-jelas merugikan interes nasional NKRI, tetapi seolah-olah tak ada yang peduli, baik itu oleh parlemen di Senayan maupun Departemen Luar Negeri di Pejambon," katanya dalam nada lirih.

Menurut dia, jika perjuangan untuk menolak perjanjian kerja sama RI-Singapura di bidang pertahanan itu dipandang merugikan Indonesia, seharusnya DPR-RI juga memrotes sikap pemerintah atas perjanjian kerja sama RI-Australia.

"Dengan mencermati dua persoalan besar ini, saya menilai diplomasi politik DPR-RI terhadap pemerintahan SBY-JK masih pilih buluh dalam memperjuangkan kepentingan bangsa, sehingga persoalan besar di Laut Timor dan Arafura terkesan dibiarkan berlarut seiring dengan perjalanan waktu," kata Tanoni menambahkan. (*/cax)