HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pengembang meminta regulasi tambahan untuk percepatan pembangunan Rusuna sehubungan dengan telah diluncurkannya Permen No.7 tahun 2007 untuk subsidi kredit pemilikan Rusuna.

"Saya rasa untuk subsidi sudah sangat menarik bagi masyarakat, tinggal saat ini insentif bagi pengembang," kata Ketum DPP Realestat Indonesia (REI), Lukman Purnomosidi di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan agar Menpera tidak berhenti untuk memberikan regulasi terkait percepatan Rusuna, setelah diluncurkannya Permen No. 7 tahun 2007.

"Masih banyak persoalan yang sebenarnya dapat diatasi melalui regulasi untuk mempercepat pembangunan Rusuna," kata Lukman.

Dia mencontohkan mengenai insentif pembebasan PPN bagi pengembang yang membangun Rusuna belum diatur secara jelas.

Saat ini fasilitas pembebasan PPN baru dikenakan untuk Rusuna tipe 21 dengan harga kurang dari Rp70 juta. Sebenarnya akan lebih menarik jika fasilitas ini tidak hanya tipe 21 tetapi juga di atasnya 36, 40 dan sebagainya sepanjang harganya tetap dibawah Rp70 juta, kata Lukman.

Dia juga mengatakan, masih diperlukannya kebijakan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pembangunan Rusuna.

Sebagai contoh fasilitas bebas BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sampai dengan Rp60 juta baru dilaksanakan di DKI Jakarta, padahal kalau hal ini bisa dilaksanakan pemerintah daerah lain akan lebih menarik.

Persoalan lain juga menyangkut koordinasi dalam hal perizinan. Hal ini saat ini masih dalam proses penyesuaian di tingkat daerah. Seperti untuk Rusuna dengan tinggi di atas tujuh lantai jangan sampai dikenakan denda karena dianggap melanggar Koefisien Dasar dan Luas Bangunan (KDB/ KLB).

Lukman juga mengatakan, perlunya koordinasi agar harga utilitas umum di Rusuna agar dapat ditekan agar tidak selangit.

Dia mencontohkan harga langganan listrik dan air minum seharusnya sama dengan harga di RSh setidaknya harganya tidak boleh lebih tinggi 50% dibandingkan Rsh.

Dia mengakui, langkah yang diambil pemerintah untuk percepatan Rusuna tidak dapat sekaligus karena baru dimulai. Namun dengan adanya beberapa fasilitas seperti pembebasan PPN untuk pembeli Rusuna dan pemberian subsidi nampaknya sudah cukup menarik bagi konsumen di Indonesia. (*/rsd)