HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Damai Sejahtera, Jeffrey Massie, di Jakarta, Jumat, menyatakan, sikap para jenderal senior yang datang ke komisinya untuk memberi perlawanan terhadap Defence Cooperation Agreement RI-Singapura merupakan langkah strategis demi semakin memperkuat parlemen menolak meratifikasi kerja sama perjanjian itu.

"Para senior itu sangat paham, bahwa Defence Cooperation Agreement (DCA, Perjanjian Kerja sama Pertahanan) RI-Singapura itu amat merugikan kepentingan nasional dan melanggar kedaulatan NKRI, makanya harus ditolak," katanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sejumlah jenderal senior, seperti mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Wijoyo Suyono, Kiki Syahnarki, Dadang Suprayogi dkk, mendatangi Komisi I DPR RI, diterima langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Theo L Sambuaga.

Dalam pertemuan itu, para purnawirawan tersebut membawa pernyataan berisi protes keras atas DCA RI-Singapura.

Sebagaimana Jeffrey Massie, rekannya dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, juga menyatakan penolakan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia atas perjanjian kerja sama pertahanan RI-Singapura merupakan masukan penting yang harus dipertimbangkan pemerintah.

"Bagi kami di Komisi I DPR RI, sikap para jenderal senior itu, memperkuat tekad kami untuk tidak meratifikasi rancangan undang undang (RUU) Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI-Singapura tersebut," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golka, Yuddy Chrisnandi mengungkapkan, kedatangan para purnawiran yang tak bisa diragukan lagi pengamalan serta wawasan kebangsaannya itu, benar-benar patut diperhitungkan.

"Mereka begitu vokal menolak DCA itu dan minta parlemen membatalkan perjanjian itu dengan tidak meratifikasinya menjadi Undang Undang," kata mantan aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia tahun 1998 ini.

Karena itu, ketiga anggota Komisi I DPR RI ini sama-sama sepakat, aksi para jenderal senior itu mesti menjadi pertimbangan serius pemerintah dalam melanjutkan langkah-langkah pelaksasnaan DCA. (*/cax)