Namun, Dephub, kata Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman Syafii Djamal saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin, tetap meminta tambahan alokasi anggaran minimal Rp689,9 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun ini.

Dijelaskannya, anggaran yang tidak akan terserap itu sebesar Rp719,29 miliar terdiri atas rupiah murni Rp9,10 miliar dan pencantuman pinjaman luar negeri (PLN) sebesar Rp710,19 miliar.

Alokasi anggaran PLN yang tidak akan terserap antara lain pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya dengan dana dari pinjaman China sebesar Rp362,08 miliar. Juga, pengembangan fasilitas pelabuhan Tanjung Priok sebesar Rp151,13 miliar.

Pembangunan Pelabuhan Balikpapan dan Jayapura sebesar Rp135,00 miliar dan pencantuman PLN Bandara Medan dan Makassar yang direncanakan dibiayai rupiah murni.

Ia mengatakan, sampai akhir Mei 2007 telah terserap anggaran sebesar Rp2,44 triliun atau 23,35 persen dari total anggaran Rp10,46 triliun dengan realisasi fisik sebesar 28,07 persen.

Walaupun tidak mampu menyerap anggaran sebesar Rp719,29 miliar, namun Dephub mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp1,127 triliun dalam APBN-P 2007.

"Tambahan alokasi anggaran pembangunan dalam APBN-P 2007 untuk membiayai beberapa pekerjaan yang mendesak", kata Jusman.

Namun karena keterbatasan anggaran negara, Dephub mengusulkan minimal tambahan Rp689,9 miliar. Tambahan anggaran itu digunakan untuk pembangunan Bandara Kuala Namu Sumut sebesar Rp200 miliar.

Pembangunan Bandara Makassar Sulsel sebesar Rp100 miliar dan relokasi jalan Kereta Api tahap I termasuk pembebasan lahan akibat lumpur Sidoarjo sebesar Rp100 miliar.

Selain itu, sebanyak Rp200 miliar untuk membiayai kegiatan peningkatan keselamatan transportasi dan pembangunan sarana prasarana transportasi. Untuk 2008, total usulan anggaran Dephub sebesar Rp25,66 triliun.

Anggaran itu akan dipergunakan untuk pembangunan sub sektor perkeretaapian sebesar Rp3,782 triliun, transportasi udara Rp3,552 triliun, transportasi laut Rp3,797 triliun dan sektor darat Rp2,119 triliun.

Terkait dengan kinerja sektor transportasi dalam dua tahun ini, Jusman memandang sudah cukup baik diindikasikan dengan ketercukupan kapasitas sarana prasarana untuk mendukung aktivitas masyarakat.

"Namun kinerja transportasi belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat terutama tingkat kehandalan dan keselamatan".

Oleh karena itu, ke depan perlu melibatkan sebesar mungkin peran kalangan swasta dalam pembangunan sarana prasarana transportasi. (*/rit)