HOME » BERITA » Hukum-Kriminal

Kapanlagi.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, menemukan cukup banyak indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta konflik kepentingan di tubuh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh-Nias.

Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW, Ridatya Losdengkowe, dan Koordinator GeRAK, Akhirudin Mahyuddin di Banda Aceh, Jumat, menyatakan, dari 59 jenis kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang dilaksanakan, pihaknya menemukan 35 kegiatan (59,32%) diantaranya bermasalah atau terjadi penyimpangan.

Terjadinya berbagai ketimpangan di BRR selama ini, akibat dari lemahnya aspek perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi oleh BRR, baik yang didanai oleh APBN (on bugged), maupun dana asing (off budged).

"Bahkan ada pembangunan yang langsung menyentuh pada masyarakat korban mengalami berbagai kendala dalam proses pembangunannya, seperti masih banyak ditemukan praktek-praktek pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada," tutur Ridatya.

Menurutnya, kegiatan yang selama ini BRR lakukan, masih dipandang sebagai kegiatan pembangunan fisik belaka, tanpa mempertimbangkan dampak di masa depan, dimana ukuran keberhasilan hanya dilihat dari berapa banyak dana yang bisa dibelanjakan.

Akhiruddin Mahyuddin mengatakan, jika dilihat berdasarkan sektor, maka%tase masalah tertinggi ditemukan pada sektor lively hood, dimana dari delapan kegiatan yang menjadi objek penelusuran oleh GeRAK, enam diantaranya memiliki masalah.

Sementara untuk sektor perumahan dan pendidikan dari keseluruhan objek penelusuran, 62,5% diantaranya memiliki masalah.

Dari segi mekanisme pelaksanaan proyek, ditemukan sebagian besar pekerjaan dilaksanakan dengan mekanisme tender (paket) yaitu sebanyak 29 proyek (49,15%). Lalu sebanyak 12 proyek dilaksanakan secara swakelola (20,34%). Sedangkan yang menggunakan cara penunjukan langsung (PL) ditemukan pada tujuh proyek (11,86%).

Akhiruddin juga mempertanyakan, tentang ditemukan dua Satker pada BRR yang beralamat (berkantor) di Jakarta, yaitu Satker Sdelog Polri Aceh-Nias yang beralamat di Bekasi dan Satker Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan yang beralamat di Pejernihan, Jakarta.

"Apakah kedua Satker ini dibutuhkan atau mempunyai kaitan dan manfaat bagi masyarakat korban tsunami," tanya Udin.

ICW dan GeRAK mengharapkan, BRR harus berperan lebih aktif dalam mengkoordinasikan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini didukung dengan adanya aturan, mekanisme dan standar kerja yang jelas. (*/cax)