HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dikucurkan pemerintah pusat sejak berlakunya UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Bagi Provinsi Papua sampai saat ini belum menyentuh masyarakat adat yang hidup terpencar dan terpencil di hutan belantara, sehingga masyarakat belum dibebaskan dari kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan.

Pengakuan itu disampaikan mantan Panglima Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) WIlayah Keerom, Philipus Kembu, Kepala Suku Pegunungan Tengah Musa Hubi dan Kepala Suku Pegunungan Tengah Bagian Barat, Markus Enumbi kepada wartawan di Jayapura, Senin.

Ketiga tokoh masyarakat itu mengaku hanya mendengar dan membaca surat khabar bahwa kucuran dana Otsus Bagi Provinsi Papua dari pemerintah pusat selama lima tahun terakhir mencapai puluhan triliunan rupiah.

Tetapi dana sebesar itu kurang mengangkat harkat dan martabat masyarakat di kampung-kampung terpencil dan terisolasi.

Sebagian besar masyarakat masih hidup miskin, terserang penyakit, buta huruf dan berbagai penyakit sosial lainnya, padahal pemerintah pusat telah mengucurkan dana triliunan rupiah.

"Dana sebesar itu selama lima tahun terakhir hanya dinikmati para pejabat di provinsi, kabupaten/kotamadya hingga ibukota distrik-distrik, sementara rakyat masih hidup dalam kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan terisolasi," ujar Musa Hubi dan Markus Enumbi.

Ketiga tokoh masyarakat itu meminta Gubernur Papua, Barnabas Suebu dan Wagub Aleks Hesegem selama lima tahun kepemimpinannya di Tanah Papua benar-benar menempati janjinya dengan pembangunan dari kampung ke kota.

Dengan demikian, ekonomi masyarakat dapat terangkat ke arah yang lebih baik, anak sekolah bisa bersekolah, masyarakat dapat pelayanan kesehatan yang baik dan pembangunan jalan serta jembatan permanen.

Apalagi, Gubernur Suebu dalam kegiatan Turun Kampung (Turkam) menyerahkan dana sebessar Rp100 juta/kampung.

Dana itu hendaknya langsung diserahkan kepada masyarakat dan jangan melalui tangan ke tangan atau kegiatan proyek-proyek, sebab yang menikmati proyek selama ini adalah para pejabat,sementara rakyatnya menjadi penonton.

"Kami masyarakat mendukung program Gubernur Suebu dan Wagub Hesegem Turkam dan pemberdayaan masyarakat dengan bantuan dana Rp100 juta/kampung, sebab masih banyak masyarakat yang hidup miskin, bodoh, sakit, telanjang dan terisolasi," harap Kembo, Hubi dan Enumbi.

Mereka meminta kegiatan Turkam itu harus diwujud-nyatakan dengan empat program Otsus Bagi Provinsi Papua yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pembangunan infrastruktur.

"Masyarakat hanya membutuhkan kegiatan yang nyata dan tidak muluk-muluk terutama ekonomi yang cukup, kesehatan yang baik, anak-anak bisa bersekolah tanpa pungutan, pembangunan jembatan dan jalan yang permanent. Itu yang kami dan anak-cucu sangat butuhkan," ujar Philipus Kembo. (*/cax)