HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Tahun ini sampai Juni sebanyak 383 atau 61% dari 619 koperasi yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Batam dalam keadaan tidak beroperasi.

"Kebanyakan pengurus dan anggota koperasi tidak aktif lagi, sehingga koperasi tidak berjalan," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat UKM dan Koperasi Suleman Nababan di Batam, Senin.

Meski demikian ia mengatakan akan menginventarisasi dan mendata ulang untuk mengetahui alasan yang lebih spesifik sehingga pemerintah kota (pemkot) bisa mengambil tindakan yang tepat.

Menurut Nababan, pemkot tidak dapat seenaknya membubarkan koperasi meskipun sudah jelas tidak beroperasi lagi.

Pemkot harus menyelidiki keberadaan koperasi tersebut. Jika badan usaha itu tiga tahun berturut-turut tidak mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), maka pemkot dapat merekomendasikan pembubarannya kepada Kementerian Koperasi dan UKM.

"Itu kalau anggotanya tidak mengajukan pembubaran. Kalau ada anggotanya meminta koperasi tersebut dibubarkan, prosesnya lebih mudah," katanya.

Berdasarkan UU, koperasi bisa dibubarkan bila tiga per empat anggota koperasi sepakat meminta pembubaran.

Sementara itu, Sabtu pekan lalu, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali mengatakan perlu penghitungan ulang jumlah koperasi yang aktif.

Ia mengatakan mekanisme pembubaran koperasi harus berdasarkan peraturan, tidak bisa sembarangan dibubarkan karena dicurigai tidak berfungsi.

Koperasi macet tidak hanya dialami Batam. Lebih dari 90 % dari jumlah keseluruhan 204 koperasi yang berada di Kabupaten Mimika, Papua saat ini dalam kondisi macet.

Kasubdin Koperasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mimika, Daniel Womsiwor SSos di Timika mengatakan faktor penyebab macetnya kegiatan koperasi di Mimika antara lain pengurus yang tidak profesional.

"Dari 204 koperasi yang terdata pada kami, yang melaksanakan kewajiban RAT hanya 21 koperasi sedangkan yang lain tidak melaksanakan RAT dan kegiatan usahanya macet total," tutur Womsiwor.

Menurut dia, animo masyarakat Mimika untuk membentuk koperasi sebetulnya cukup tinggi.

Namun sebagian besar koperasi yang dibentuk itu justru tidak dikelola dengan baik.

Di sisi lain, lanjutnya, banyak pengurus koperasi yang menjadikan lembaga yang dipimpinnya sebagai media untuk mendapatkan bantuan. (*/rsd)