"Saya melihat larangan Arab Saudi itu lebih karena alasan bisnis dan bukan karena alasan teknis sebagaimana yang diberlakukan negara-negara Uni Eropa," katanya di Medan, Selasa (17/7). Ia bahkan menduga larangan negara kerajaan itu juga dilandasi kurang harmonisnya hubungan Indonesia dengan negara-negara di Timur Tengah akhir-akhir ini. "Konflik politik antara Indonesia dengan negara-negara Arab juga berperan dalam kebijakan Arab Saudi itu," tambahnya.
Fachrijal mengaku cukup khawatir larangan tersebut akan berdampak serius terhadap pemberangkatan jemaah calon haji Indonesia pada musim haji tahun ini yang tinggal beberapa bulan lagi. "Kalau larangan itu memang terbukti dan terus berlanjut, mau tidak mau pemerintah Indonesia harus menuruti permintaan Arab Saudi agar mencarter atau mencari rekanan pengadaan pesawat lain ketika hendak memberangkatkan jemaah haji," katanya.
Namun demikian ia juga mengaku sangat menyesalkan kebijakan yang diambil pemerintahan Arab Saudi tersebut, apalagi jika semua itu dikait-kaitkan dengan urusan politik. Ketika ditanyakan apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, ia mengatakan harus melakukan langkah-langkah diplomasi agar larangan tersebut tidak berketerusan. Anggota Komisi E DPRD Sumut Bustinursyah juga berharap larangan terbang terhadap Garuda Indonesia itu tidak sampai berlarut-larut.
Ia juga berharap pemerintah segera memperbaiki hubungan dengan negara-negara Arab. "Kedua negara harus berpikir jernih dan tidak terburu-buru mengambil sikap, apalagi keputusan yang diambil itu dapat merugikan banyak pihak," katanya. (*/lin)