HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Menteri Perindustrian Fahmi Idris menegaskan, pemerintah Indonesia saat ini masih belum dapat memberikan tanggapan terkait masalah dihentikannya produksi sepatu merek Nike di Indonesia sebelum melihat berbagai aspek yang terkait.

"Kita masih akan mendalami persoalan ini dari berbagai aspek sehingga kita mengetahui seluruh permasalahan secara proporsional dan obyektif," kata Fahmi usai rapat terbatas dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu.

Dikatakannya bahwa dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara menteri perindustrian dengan menteri perdagangan, menteri tenaga kerja dan kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dalam rangka mempelajari persoalan tersebut.

Jika sudah diketahui duduk persoalannya, ujar Fahmi, pemerintah baru dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Dikatakannya bahwa walaupun persoalan itu adalah murni bisnis, namun pemerintah tetap tidak dapat tinggal diam karena telah menyangkut investasi asing.

"Tentu saja pemerintah tidak menghendaki apapun persengketaan yang dapat menimbulkan gejolak yang menyulitkan berbagai pihak," tambahnya.

Lebih lanjut Fahmi mengungkapkan bahwa pihak Nike sudah berkirim surat kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan tembusannya disampaikan ke Menperin dan Mendag.

Dalam surat tersebut, menurutnya, pihak Nike telah menjelaskan komitmennya akan tetap berada di Indonesia dan bahkan perusahaan tersebut sudah melakukan pengembangan usaha dengan mengeluarkan produk baru yang akan diproduksi mulai Oktober nanti di Sukabumi.

Hal kedua yang dijelaskan dalam surat itu adalah terkait dengan produksi sepatu itu selama ini yang memiliki tujuh pemasok di seluruh dunia dimana dua diantaranya di Indonesia yang setiap tahun memasok 80 juta pasang sepatu dengan total tenaga kerja 100.000 orang.

Perusahaan itu juga menjelaskan persoalan itu semata-mata masalah bisnis dan Nike sudah memberitahukan sejak lama kepada dua pemasoknya di Indonesia untuk meningkatkan kinerja agar produk yang dihasilkan sesuai standar dan tepat waktu dalam pengiriman serta tidak melakukan ekspor sendiri.

Kebijakan yang diambil oleh kantor pusat perusahaan itu terhadap mitranya di Indonesia adalah kontrak akan dihentikan pada akhir 2007 tetapi pemesanannya masih diperpanjang hingga Maret 2008. (*/rsd)