< >

Depdag Diminta Bangun Sistem Distribusi Nasional yang Efisien

Rabu, 18 Juli 2007 21:50
Kapanlagi.com - Departemen Perdagangan (Depdag) diminta segera membangun sistem distribusi nasional yang efisien untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global dan dalam negeri.

"Tingginya produksi tidak ada gunanya tanpa sistem distribusi nasional yang efisien," kata Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian, Agus Tjahjana dalam rapat kerja Depdag di Jakarta, Rabu.

Agus mengatakan, biaya distribusi di Indonesia mencakup 50 % dari nilai tambahan produk dan 38,7 % dari nilai total penjualan.

Di Amerika Serikat (AS), biaya distribusi mencakup 16,3 % dari nilai tambah produk dan 12,5 % dari nilai jual.

"Di Jepang bahkan biaya distribusinya lebih kecil dibanding AS,"ujarnya.

Biaya distribusi di Jepang hanya mencakup 10,8 % dari nilai tambah produk dan 5,9 % saja dari nilai jual produk.

"Korea Selatan juga lebih unggul dari AS, biaya distribusi hanya 10,1 % dari nilai tambah dan 9,1 % dari nilai jual,"ucapnya.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (Dirjen P2HP), Departemen Pertanian (Deptan) Djoko Said Damardjati meminta Depdag untuk membantu memotong mata rantai pemasaran produk pertanian.

"Sekarang petani masih menjual melalui tengkulak,"ujarnya.

Sementara itu, Deptan juga sedang membangun sistem pemasaran produk pertanian yang efektif.

Permasalahan klasik yang dialami petani, lanjut Djoko, adalah tidak dikuasainya akses pasar dan teknologi pangan.

Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), Sri Ernawati mencontohkan biji coklat dari Mamuju menjadi tidak berdaya saing karena harus dikirim ke Makassar melalui jalan darat yang sempit selama 12 jam.

"Para produsen lebih suka perjalanan melalui laut dari pada jalan darat karena biaya transportasinya lebih murah dan tidak banyak pemberhentian serta pungutan liar,"kata Ernawati.

Ia mengatakan Kemenkop UKM hanya menyediakan dana Rp1 miliar untuk perkuatan, renovasi, dan pembangunan pasar kecil yang bisa dikelola koperasi. (*/rsd)