< >

Larangan Terbang Harus Diatasi Bersama

Sabtu, 21 Juli 2007 17:23
Kapanlagi.com - Dirjen Pemasaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Thamrin Bakri mengemukakan, maraknya larangan terbang oleh negara-negara mancanegara yang berdampak negatif bagi industri kepariwisataan nasional, harus diatasi secara bersama-sama.

"Depertemen Kebudayaan dan Pariwisata telah berbuat maksimal dengan meminta dukungan dari rekan-rekan pengelola pariwisata dunia, kita harapkan Dephub juga berbuat lebih maksimal," katanya sebagaimana dilaporkan di Mataram, Sabtu (21/07).

Ketika menghadiri penutupan Festival Senggigi, Jumat (20/7) malam, dikatakan, pihaknya telah meminta bantuan kepada United Nation World Tourism Organitatian (UNWTO) dan FATA, sehingga larangan penerbangan tersebut tidak berlama-lama.

Dampak bila kasus larangan penerbangan itu berlanjut lama, tentunya akan sangat merugikan industri kepariwisataan Indonesia.

Dephub telah diminta untuk menjelaskan permasalahan itu sesungguhnya, sehingga para tour operator di Uni Eropa ataupun negara lain dapat mehamami tentang situasi dan kondisi yang terjadi.

Karena merekapun sangat mengharapkan adanya langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, terhadap permasalahan tersebut. Dengan langkah ataupun progres yang telah dilakukan menyikapi larangan terbang tersebut, para tour operator diluar negeri dapat menentukan sikap.

"Para tour operator kita diluar negeri nampak wait and see, sebab para tour operator diluar negeri berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dinegara masing-masing, karena berkaitan dengan asuransi," katanya.

Lebih lanjut, Thamrin menyatakan, pelaku pariwisata nasional tidak bisa tinggal diam atau hanya menunggu-menunggu saja, tetapi harus berbuat.

Selain menunggu proses penyelesaian larangan penerbangan, tentunya sektor pariwisata itu harus mampu memanfaatkan potensi wisata nusantara. Sebab hal itu sangat penting sehingga industri kepariwisataan secara nasional tidak sampai "mandek", potensi pariwisata nasionalpun tidak kalah pentingnya untuk digarap.

Seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Mataram dalam dua pekan terakhir kunjungan wisatawan nusantara, baik yang dilakukan melalui rapat ataupun pertemuan nasional, telah mampu menggerakan roda kepariwisataan di daerah itu.

"Saya mendapat laporan bahwa tingkat hunian hotel dengan adanya kegiatan nasional dengan jumlah ribuan peserta terjadi peningkatan yang signifikan, bahkan sampai tidak mampu menerima tamu," katanya.

Dikatakan, pelaku pariwisata di daerah itu harus lebih memahami bagaimana menggerakkan potensi pariwisata domestik ataupun nusantara itu dengan memberikan pelayanan yang optimal.

Sambil menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelesaian larangan penerbangan oleh negara Uni Eropa dan negara lain, pasar domestik perlu lebih ditingkatkan lagi.

Masalah usulan pengadaan "feri" ataupun kapal cepat dari Bali ke Mataram, Thamrin menyatakan hal itu perlu diperhitungkan lebih matang lagi. Jangan sampai dengan keterbatasan sarana kapal yang ada, kembali terjadi komplain dari para wisatawan mancanegara, karena tingkat resiko dan keselamatan dilautpun harus diperhitungkan secara matang.

"Jadi usulan pengadaan sarana kapal laut untuk mengangkut para wisatawan mancanegara yang tidak mau menggunakan pesawat domestik kita perlu diperhitungkan secara matang, usulan itu merupakan salah satu solusi dalam jangka pendek," katanya. (*/rit)