HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Dialog strategis pertahanan Indonesia-Australia (IADSD) kelima berakhir di Canberra, Selasa (23/07), dengan menyepakati 41 kegiatan kerja sama yang terkait dengan kontra terorisme dan intelijen, keamanan maritim, pasukan penjaga perdamaian (PKO), penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan, serta manajemen pertahanan.

Dirjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan (Dephan), Mayjen T Dadi Susanto, selaku ketua delegasi RI dalam dialog yang berlangsung dua hari itu mengatakan, jumlah kegiatan kerja sama yang akan dilaksanakan pada 2008 itu menandai semakin meluasnya cakupan kerja sama pertahanan kedua negara.

"Artinya, hubungan bilateral Indonesia dan Australia di bidang pertahanan semakin baik. Dalam IADSD ke-empat tahun lalu, kedua pihak hanya menyepakati sekitar 25 kegiatan," katanya.

Di antara kegiatan yang disepakati itu adalah kerja sama bidang industri pertahanan, namun rincian kerja sama ini masih akan dibicarakan oleh para ahli kedua negara, katanya.

Dadi Susanto yang memimpin delegasi RI dalam tiga kali penyelenggaraan IADSD sejak 2005 itu lebih lanjut mengatakan, dalam IADSD kelima ini, selain unsur Dephan yang menangani masalah kebijakan pertahanan, di antara anggota delegasi RI juga ada Asop Kasum TNI Mayjen TNI Bambang Darmono.

"Ini perkembangan yang baik karena antara kita yang mengurusi kebijakan dan Pak Darmono yang mengurusi masalah operasional pertahanan sama-sama hadir sehingga klop antara policy (kebijakan) dan operational," katanya.

Mayjen TNI Bambang Darmono yang ditemui ANTARA seusai dialog itu mengatakan, pihaknya menilai pertemuan dua hari ini berjalan "positif" mengingat banyak pemikiran delegasi RI yang diterima.

Ia mengatakan, terkait dengan kerja sama di bidang intelijen, TNI dan Angkatan Bersenjata Australia (ADF) antara lain akan melaksanakan program pertukaran intelijen militer dan pelatihan-pelatihan bersama.

Di bidang kontra terorisme, TNI dan ADF akan bekerja sama membangun kemampuan bersama dengan memberikan penekanan pda tugas-tugas pembinaan. "Jadi bukan operasi bersama (untuk menumpas teroris)," katanya.

Dalam kegiatan PKO, TNI dan ADF akan bekerja sama meningkatkan kemampuan melaksanakan tugas-tugas PKO.

"Dalam waktu yang sangat dekat, TNI akan membangun Peace Keeping Center di Jakarta sebagai pusat keunggulan. Nanti akan ada kerja sama kita dengan Australia untuk meningkatkan kemampuan prajurit-prajurit TNI dalam tugas-tugas PKO, seperti melaksanakan seminar dan lokakarya mengenai PKO," katanya.

Menyangkut bidang kerja sama penanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, TNI berkeinginan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan ADF dalam bentuk penyelenggaraan seminar, saling berkunjung dan latihan bersama, katanya.

"Terkait dengan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan ini, kita diundang untuk ikut menyusun standard operational procedures (SOP) untuk operasi penanggulangan bencana di lingkungan ASEAN Regional Forum (ARF)," katanya.

Dalam dialog yang berlangsung di Hotel Crowne Plaza Canberra itu, delegasi tuan rumah dipimpin oleh Stephanie Foster dari Divisi Kebijakan Internasional Departemen Pertahanan Australia.

Divisi ini bertugas menyediakan saran kebijakan tentang implikasi perkembangan internasional bagi beragam kepentingan keamanan, petunjuk kebijakan bagi operasi dan kegiatan pertahanan Angkatan Bersenjata, mengelola hubungan dan program kerja sama pertahanan, serta mengembangkan rencana keterlibatan pertahanan internasional Australia.

Indonesia dan Australia mengawali kerja sama pertahanannya sejak 1968 dengan program pemetaan di Indonesia. Selanjutnya, pada dekade 1980-an, kerja sama tersebut diwadahi dalam suatu lembaga yang disebut Indonesia-Australia Defence Cooperation Program (DCP).

DCP ini memiliki kegiatan rutin setiap tahun berupa pertemuan yang dilaksanakan secara bergiliran di Australia dan Indonesia. Beberapa kerja sama yang telah dilakukan selama ini adalah Latihan Kartika-Kangaro (TNI-AD), Latihan Albatros (TNI AU) dan Latihan Kakadu, latihan Cassoary, Passex dan Latihan Cakrawala baru, serta pengadaan kapal patroli dan pesawat Nomad (TNI AL).

Kendati kerja sama militer kedua negara sempat terganggu akibat krisis Timor Timur tahun 1999 dengan dihentikannya seluruh kegiatan DCP kecuali program pendidikan, kedua pihak berupaya kembali memperbaiki kerja sama bilateralnya yang ditandai dengan penyelenggaraan pertemuan informal pejabat Dephan RI dan Dephan Australia tahun 2001.

Selanjutnya kerja sama pertahanan kedua negara kembali membaik, seperti dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan bersama yang diselenggarakan Dephan, angkatan bersenjata dan satuan angkatan bersenjata kedua negara.

Selain dialog strategis pertahanan, beberapa kegiatan bersama lainnya adalah penelitian dan analisis bidang intelijen, seminar keamanan maritim, manajemen konsekuensi dan kontra terorisme, dan seminar tentang pasukan penjaga perdamaian. (*/lpk)