HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Sebuah tim staf ahli Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipastikan dalam waktu dekat ini mengadakan penelitian model program pembangunan dari Kampung Ke Kota yang dicanangkan Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH dan Wagub Aleks Hesegem periode 2006-2011.

Kepastian itu disampaikan Gubernur Barnabas Suebu ketika memberikan pengarahan dan berdialog dengan para kepala kampung, tokoh masyarakat, kepala suku, tokoh agama, kaum perempuan dan warga masyarakat serta aparat distrik pada kegiatan Turun Ke Kampung (Turkam) di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang berbatasan dengan Papua Nugini (PNG).

Suebu mengemukakan, telah menerima surat tawaran dari para staf ahli PBB yang membidangi masalah pembangunan masyarakat pedesaan, maka pola pembangunan dari Kampung ke Kota yang dicanangkan merupakan salah satu model pembangunan terbaik di dunia dan pertama kali diterapkan di Papua.

Daerah lain di negara Republik Indonesia ini belum pernah melakukan program sampai pelaksanaannya pembangunan dari Kampung ke Kota itu dan program ini bersejarah di dunia, maka PBB pun tertarik datang belajar di Papua yang kaya raya sumberdaya alamnya, namun manusianya masih hidup miskin, bodoh, terbelakang, telanjang dan mengkonsumsi air mentah.

Gubernur mengatakan, program pembangunan dari Kampung Ke Kota dengan kegiatan pertama adalah Gubernur Turun ke Kampung (Turkam) di seluruh kampung yang tersebar di 20 kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Program pembangunan dari Kampung ke Kota, Pemprov Papua mengalokasikan dana sebesar Rp100 juta ditambah dari Kabupaten/Kota juga Rp100 juta per kampung yang diterima secara langsung para kepala kampung dan disaksikan pimpinan lembaga adat dan lembaga agama.

Dana pemberdayaan kampung (block grand-Red) itu digunakan untuk pengolahan perekonomian masyarakat, perbaikan gizi terutama ibu hamil dan balita, pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur di kampung.

"Tidak ada proyek-proyek di kampung karena proyek itu habiskan uang dan rakyatnya jadi penonton, maka dengan pola pemberdayaan kampung itu, masyarakat menggunakan uang yang ada untuk membangun dirinya sendiri, sehingga model ini jadi perhatian serius PBB datang ke Papua," jelas Suebu.

Gubernur minta aparat kampung mengelola uang itu secara baik demi kesejahteraan masyarakatnya, namun perlu pengawasan dan pendampingan dari jajaran aparat distrik, kabupaten dan kota.

"Kepala kampung yang gunakan uang tidak jelas, akan diproses ke jalur hukum. Tidak ada ampun bagi kepala kampung yang nakal dalam kelola uang pemberdayaan kampung itu," tegas Suebu. (*/rit)