HOME » BERITA » Politik Nasional

Kapanlagi.com - Pernyataan Menteri Pertahanan RI, Juwono Sudarsono yang "sepakat dengan penilaian mantan PM Singapura Lee Kuan Yew soal maraknya penolakan kalangan legislatif terkait Kerjasama Pertahanan (DCA) dan Perjanjian Ekstradisi (ET) lebih bertujuan politis, yaitu untuk menjatuhkan popularitas pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono" sangat merendahkan (martabat) anggota DPR RI.

"Bukan hanya itu saja, tetapi pernyataan itu seakan-akan menunjukkan anggota DPR RI cuma bermain-main saja. Lebih dari itu, pendapat itu sangat tendensius dan transkulpatif, yaitu mengalihkan kesalahan dirinya dalam membuat perjanjian kerjasama pertahanan dengan Singapura, menjadi seakan-akan kesalahan para politisi atau anggota DPR RI yang menolak perjanjian tersebut," ujar anggota Komisi I DPR RI, Hajriyanto Y Thohari kepada ANTARA, di Jakarta, Jumat (27/07).

Harus disadari, lanjutnya, anggota DPR RI memiliki fungsi pengawasan yang mengharuskannya selalu bersikap kritis kepada pemerintah.

"DPR RI juga berada pada posisi untuk "menyetujui" atau tidak "menyetujui" perjanjian yang dibuat oleh pemerintah dengan negara-negara lain dan badan-badan internasional, apalagi perjanjian-perjanjian yang diduga bisa menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat. Itu diatur konstitusi kita, sebagaimana terdapat dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 11 Ayat (1), (2), dan (3)," tegas Hajriyanto Thohari.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, jika kalangan dewan sekarang menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Perjanjian Kerjasama Pertahanan (Deffence Cooperation Agreement, DCA), karena semata-mata melihat isi perjanjian tersebut merugikan rakyat dan negara Indonesia yang kita cintai.

"Tidak ada simbiosis mutualisma yang seimbang dan saling menguntungkan dalam perjanjian tersebut. Noktah-noktah dalam Perjanjian DCA tersebut justru merugikan Indonesia dan destruktif bagi kehormatan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak lebih dari itu," tandas Hajriyanto Thohari,

Dalam nada tinggi, ia menilai, tuduhan penolakan tersebut bertujuan politik untuk menjatuhkan popularitas pemerintahan Presiden Yudhoyono sangat tidak berdasar, penuh kecurigaan, dan melecehkan kemurnian nurani anggota DPR RI.

"Politik memang bidang aktivitas kami para anggota DPR RI, tetapi kami juga tahu dan bisa memilih mana-mana permainan politik, dan mana-mana yang urusan kenegaraan yang tidak layak dipolitisasi," sergah Hajriyanto Thohari.

Ia pun mengingatkan Juwono Sudarsono, agar jangan mengira dirinya saja yang menghormati dan mencintai Presiden Yudhoyono.

"Saya dan kami para politisi anggota DPR RI, juga mencintai Presiden RI. Tetapi ekspresi kecintaan kami tidak asal bapak senang (ABS), apalagi membenar-benarkan apa yang salah, seperti yang biasa dilakukan para penjilat," tandas Hajriyanto Thoari.

'Kemarahan' para anggota dewan, khususnya di Komisi I DPR RI atas pernyataan Menhan Juwono Sudarsono ini benar-benar sedang pada puncaknya sekarang.

"Tulis saja. Kami mencintai Presiden RI dan itu saya wujudkan dalam bentuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR secara kritis, obyektif, dan proporsional. Inilah justru cinta yang sejati. Untuk apa menjadi anggota DPR RI kalau kemudian kerjanya cuma membenarkan saja semua tindakan pemerintah? Apakah Menhan Juwono Sudarsono menginginkan DPR kembali lagi menjadi rubber stamp (stempel karet) dan lembaga yes men seperti dulu," tanya Hajriyanto Thohari.

Sungguh, demikian ia melanjutkan, pihaknya sangat kecewa tokoh sekaliber Menhan RI yang sangat terpelajar, bergelar doktor dan profesor ilmu politik itu, bisa menjadi sangat sedemikian sempit pandangannya terhadap kinerja para politisi anggota DPR RI.

"Mestinya tokoh sekaliber Juwono Sudarsono tahu betul apa tugas anggota DPR RI, dan apa yang mestinya dilakukan anggota DPR RI terhadap Perjanjian DCA yang tidak bagus itu. Kami sangat kecewa Menhan Juwono Sudarsono sangat miopik, tidak progresif, dan malahan cuma membebek saja kepada mantan si politisi gaek yang mulai pikun dari Singapura, Lee Kuan Yew. Tulis ini besar-besar," kata Hajriyanto Y Thohari, yang menegaskan dirinya berbicara sebagai Sekretaris FPG MPR RI dan Anggota Komisi I DPR RI. (*/lpk)