HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Dari jumlah tenaga kerja di Jatim sebanyak 18.720.955 orang, sebanyak 17,07 juta orang atau 94,1% berpendidikan rendah atau menengah ke bawah.

"Dari jumlah tersebut sebanyak 6,3 juta orang atau 35% diantaranya berpendidikan SD, sedangkan yang tidak lulus SD sebanyak 5,2 juta orang atau sekitar 28,8%," ujar anggota Komisi E DPRD Jatim, Drs H Soekardi Adi Pranoto Apt di Surabaya, Sabtu.

Dalam perbincangan masalah tenaga kerja di Jawa Timur, Anggota Fraksi Partai Golkar itu mengatakan, rendahnya pendidikan berdampak pada rendahnya produktifitas dan akibatnya berdampak pada rendahnya pendapatan dan selanjutnya terkait erat dengan rendahnya kualitas hidup.

Menurut data yang dipaparkan Soekardi terhitung 26 September 2006, terdapat 3,8 juta lebih atau 10,6% penduduk Jatim yang belum pernah sekolah dan terbanyak berada di Pulau Madura dan daerah tapal kuda.

Di Kabupaten Bangkalan terdapat 246.994 orang (33,5%), Kabupaten Sampang 240.024 orang (23,2%), Kabupaten Sumenep 171.043 orang atau 19,3%, Kabupaten Situbondo 11.777 orang atau 19,5%.

Kemudian Kabupaten Bondowoso 131.725 orang (18,7%), Kabupaten Lumajang 166.914 orang (17,2%), Kabupaten Probolinggo 169.817 orang (16,5%), Kabupaten Pamekasan 113.854 orang (16,2%), Kabupaten Jember 328.537 orang (15%) dan Kabupaten Ngawi 127.566 orang (14,6%).

Soekardi mengatakan selama tidak ada upaya yang luar biasa yang dilakukan maka kondisi tenaga kerja Jatim akan tetap seperti sekarang dan kemiskinan tidak akan berkurang.

"Dengan terbatasnya lapangan kerja dalam negeri, uapaya untuk mengirim TKI ke luar negeri menjadi satu-satunya alternatif, namun karena keterbatasan dana sehingga hasilnya tidak optimal," katanya.

Pada APBD 2006, ujar dia, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung program TKI ke luar negeri hanya sebesar Rp13 milyar. "Jumlah ini jauh dari anggaran yang diinginkan dewan pada waktu rapat Panggar sebesar Rp40 milyar," katanya.

Dampak dari itu semua, ujar Soekardi, bisa dilihat dengan semakin menurunnya transfer dana dari TKI tahun 2006, awal tahun 2005 sebesar Rp3,18 triliun menjadi hanya Rp2,76 triliun pada tahun 2006 atau turun 13,27%," katanya. (*/rit)