Pengamat politik Mohamad Qodari di Jakarta, Senin mengatakan, dasar pemikiran hal tersebut, karena persoalan kebangsaan dan kenegaraan masih banyak, sehingga semua pihak harus konsentrasi misalnya pada pembangunan ekonomi dan penanggulangan bencana alam.
"Zaenal sebaiknya segara menyelesaikan secara kekeluargan dengan silaturahim kepada Presiden dan meminta maaf," ujarnya.
Qodari mengatakan, kasus Zaenal Ma`arif-Presiden berbeda dengan kasus Presiden-Amien Rais (kasus dana nonbujeter Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP).
Ia menjelaskan, kalau Amien kelasnya beda dengan Zaenal Ma`arif. Amien diakui sebagai tokoh nasional, di belakangnya masih ada institusi dan massa pendukung, sehingga penyelesaiannya dengan cara bertemu di tempat netral, di bandara.
"Sementara Zaenal posisinya sendiri, tidak ada siapa-siapa, dengan asumsi bahwa semua proses didasari dengan motif pribadi. Jika dilihat dari kronologisnya, posisi Zaenal pada posisi kepepet dan berusaha mencari selamat," katanya.
Untuk mencari selamat, lanjut Qodari, ada dua modus operandinya, pertama mencari teman, kedua dengan menyerang orang lain.
"Mencari teman dengan bergabung dengan PDI Perjuangan, namun ditolak. Menyerang orang, yakni dengan menyerang Bursah ketika bola di Partai Bintang Reformasi (PBR), menyerang Agung Laksono ketika bola berada di DPR, dan ketika bola ditangan Presiden, menyerang Presiden," katanya.
Qodari melihat masalah yang menimpa Zaenal, saat ini Zaenal sedang sendiri, posisi tawarnya tidak begitu bagus. Karena itu, jika Zaenal tidak minta maaf maka implikasinya bisa serius.
Namun, jika Zaenal Ma`arif sudah meminta maaf dan menyampaikannya secara terbuka, maka sebaiknya proses hukum yang sudah ditempuh Presiden tidak perlu diteruskan.
"Ya, Presiden harusnya berempatilah dengan situasi dan kondisi Zaenal yang saat ini sudah lepas semua dari jabatannya termasuk Wakil Ketua DPR. Mungkin ia melakukan itu karena panik, tapi jika Zaenal sudah meminta maaf, ya dihentikan saja proses hukumnya," kata Qodari. (*/cax)