HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Produsen Refined Bleached Dedorize (RBD) Olein di Sumatera Utara meminta pemerintah menurunkan tarif pungutan ekspor (PE) produk itu yang kini sebesar 6,5% karena PE yang tinggi menyebabkan produsen tidak lagi mengolah dan mengekspor RBD Olein, tapi hanya sebatas minyak mentah (CPO).

"PE RBD Olein yang tinggi di Indonesia sangat menguntungkan Malaysia, karena semua produk CPO nasional lari ke negara itu, sementara produsen dirugikan karena tidak mendapat nilai tambah dari penjualan produk tersebut," kata Direksi PT Permata Hijau Group, Toto Chandra, pada dialog pengusaha dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, di Medan, Selasa.

Penghentian produksi RBD Olein yang secara nasional sudah mencapai 20% juga bisa memberi ancaman tersendiri akibat berkurangnya pasokan olein di dalam negeri, katanya.

Dia menjelaskan, akibat tingginya PE RBD Olein, harga produk final itu di dalam negeri menjadi jauh lebih mahal ketimbang harga jual RBD Olein dari negara lain seperti Malaysia yang selama ini menjadi kompetitor.

Selisih harga jual yang mencapai US$45 per ton tentu saja membuat produsen RBD Olein di dalam negeri tidak bisa mengekspor karena importir lebih memilih produk Malaysia, ujarnya.

"Karena tidak bisa mengekspor RBD Olein, maka produsen akhirnya terpaksa mengurangi atau bahkan menghentikan produksi RBD Olein itu dan beralih hanya mengekspor CPO," katanya.

Kondisi itu bukan saja menguntungkan Malaysia tapi sekaligus merugikan pengusaha. "Karenanya kami mengharapkan pemerintah meninjau kembali kenaikan PE RBD Olein termasuk kenaikan harga patokan ekspor (HPE) menjadi sebesar US$746 permetrik ton yang diberlakukan 4 Juli 2007," ujar Toto.

Kerugian pengusaha, bukan hanya dari kehilangan keuntungan dari ekspor RBD Olein, tapi juga dari kehilangan pasar ekspor yang selama ini ke China dan Pakistan.

Pengusaha juga merugi karena dengan pengurangan atau penghentian produksi dan RBD Olein terpaksa melakukan pengurangan sementara karyawan dan juga bisa menimbulkan kredit macet.

Menanggapi keluhan pengusaha itu, Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan pemerintah memang akan mengevaluasi besaran PE CPO dan produk turunannya. (*/rsd)