HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Pihak berwajib atau yang terkait hendaknya tidak gebyah uyah atau menyamaratakan semua produk makanan atau non-makanan China yang beredar di Indonesia mengandung formalin atau di bawah standar. Hal itu bisa mengganggu hubungan perdagangan kedua negara.

"Sebaiknya jangan gebyah uyah terhadap produk-produk China dalam menyikapi maraknya penggunaan formalin di produk makanannya. Kalau memang ditemukan ada produk yang di bawah standar atau mengandung formalin, silahkan ditindak atau ditarik dari peredaran," kata Wakil Kepala Perwakilan RI Beijing Mohamad Oemar, di Beijing, Jumat.

Hal tersebut dikemukakan menjawab pertanyaan untuk menanggapi maraknya razia yang dilakukan oleh sejumlah instansi yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah produk impor asal China, di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Menurut Oemar, kalau memang ditemukan ada produk impor asal China yang di bawah standar atau mengandung formalin, silahkan ditindak atau ditarik dari peredaran bahkan kalau perlu dimusnahkan.

"Saya pikir kalau memang ada produk yang di bawah standar maka produk itu harus ditarik dari peredaran. Dari mana pun itu produknya, bukan saja produk yang berasal dari China," tegasnya.

Ia justru mengkhawatirkan, maraknya razia yang dilakukan oleh pihak berwajib justru akan menyulitkan Indonesia sendiri dalam meningkatkan hubungan bilateral, dan yang lebih mengkhawatirkan ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari sikap "gebyah uyah" tersebut.

"Justru adanya razia besar-besaran seperti itu akan menimbulkan masalah baru, seperti munculnya persaingan tidak sehat sesama importir atau eksportir, persaingan dagang antar negara, bahkan tidak mungkin memunculkan persaingan sesama pengusaha asal China yang ingin memanfaatkan kondisi di Indonesia," tambah Oemar.

"Apa produk makanan dari negara lain juga bisa dijamin keamanannya dan apa sudah memenuhi standar kesehatan," tanyanya.

Oleh sebab itu, dirinya berharap, pemeriksaan atau razia yang dilakukan terhadap produk impor asal China hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana, karena banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik dari dalam maupun luar negeri, memanfaatkan situasi seperti itu.

"Momentun seperti itu justru akan memberikan celah atau ruang untuk melakukan persaingan tidak sehat antar sesama pedagang," katanya.

Pihak KBRI Beijing, menurut Oemar, sampai kini belum menerima protes atau surat keberatan dari Pemerintah China atau eksportir asal China terkait dengan maraknya razia yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia.

"Sampai kini belum ada surat protes dari China. Tapi saya berharap masalah itu tidak menjadi berkepanjangan dan bisa diselesaikan secepat mungkin agar tidak mengganggu hubungan bilateral khususnya ekonomi kedua negara," katanya. (*/rsd)