HOME » BERITA » Ekonomi Nasional

Kapanlagi.com - Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum - PNS) tengah mengkaji minat PNS untuk membeli Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami).

"Kita ingin mengetahui kemampuan PNS sesuai golongannya dalam membeli Rusunami," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera), M. Yusuf Asyari saat membuka Rakor Perencanaan Pengembangan Proyek Rusunami untuk PNS di Jakarta, Senin.

Dengan pola sekarang ini, Bapertarum baru mengenal skema pinjaman uang muka sampai dengan Rp10 juta yang selama ini diterapkan untuk pemilikan Rumah Sederhana Sehat (RSh). Sehingga saat ini tengah dikaji usulan dari masing-masing PNS terkait dengan keinginan membeli Rusuna tetapi tanpa mengganggu arus kas Bapertarum.

Hal ini karena iuran PNS untuk tabungan perumahan masih rendah yakni golongan I, II, III dan IV masing-masing Rp3.000, Rp5.000, Rp7.000 dan Rp10.000. Sehingga akan sulit bagi Bapertarum apabila memberi pinjaman di atas Rp10 juta, ujarnya.

"Karena iuran sebesar itu masih ditujukan untuk rumah dengan harga Rp4 sampai Rp5 juta saat itu. Sedangkan harga RSh saja saat ini paling tinggi Rp49 juta sedangkan Rusunami Rp144 juta," ujarnya.

Sementara Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS, Alisjahbana mengatakan, Rakor kali ini mengundang seluruh Biro Kepegawaian untuk mengetahui kemampuan PNS dalam membeli Rusuna.

Menurutnya, berdasarkan pendataan Bapertarum jumlah PNS di Indonesia per Januari 2007 sebanyak 3.640.561, dari sebanyak itu 2.223.008 belum memiliki rumah, sedangkan sisanya belum diketahui statusnya.

Untuk Jabodetabek sendiri dari 367.483 PNS, yang tercatat sudah memiliki rumah 252.951 unit, sedangkan yang belum memiliki rumah 114.532 unit.

Dengan kemampuan keuangan yang ada, PNS hanya dapat membeli tanah atau membeli rumah yang letaknya di pinggiran kota sehingga jauh dari tempatnya bekerja. Untuk mendekatkan dengan tempat bekerja Rusunami menjadi solusi, ujarnya.

Melalui Rakor ini diharapkan akan ada informasi terkini tentang hal-hal yang diperlukan untuk mendukung dikeluarkannya kebijakan baru tentang layanan dari Bapertarum yang memang belum tertuang dalam RKAT 2007 seperti pinjaman uang muka untuk Rusunami oleh PNS. (*/rit)