Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Zulfi Syarif Koto, di sela-sela acara kunjungan lapangan percepatan pembangunan 1000 menara rusuna, di Semarang, Senin malam, mengatakan, selain penyediaan lahan, untuk mengefisiensikan biaya, pemda juga diminta memberikan dukungan infrastruktur serta mempermudah perizinan, misalnya membebaskan IMB.
"Biaya pembangunan `apartemen rakyat` ini sangat signifikan, jika lahan dan infrastruktur dapat disediakan oleh pemda, maka efisiensi biaya produksi bisa mencapai 50-60 persen," katanya.
Ia mengatakan, pembangunan rusuna skala besar di perkotaan bertujuan untuk mengefisienkan pemanfaatan tanah yang sekaligus merupakan bagian dari upaya penataan dan peremajaan kota.
Khusus untuk wilayah Pulau Jawa, kata dia, pembangunan rusuna diprioritaskan di sejumlah wilayah atau kota metropolitan dan kota-kota besar lainnya yang penduduknya cukup besar, misalnya wilayah Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi).
Menurut dia, untuk mendukung tercapainya program tersebut, Presiden telah menerbitkan Keppres No.22/ 2006 tentang Tim koordinasi percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan.
Ia mengatakan, tim koordinasi percepatan pembangunan rumah susun di kawasan perkotaan ini telah dijadwalkan untuk melakukan kunjungan lapangan di 19 kota besar dan metropolitan di Indonesia, untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi pembangunan rusuna tersebut.
"Tim tersebut bertugas untuk menginventarisasi kesiapan calon investor yang akan berpartisipasi, dukungan pemda, dunia usaha dan masyarakat," katanya.
Percepatan pembangunan rusuna ini, kata dia, tentunya memerlukan koordinasi dari berbagai instansi terkait dengan melibatkan pemda, dunia usaha, serta masyarakat.
Ia mengatakan, dari sekitar 78 unit menara yang ditergetkan akan dibangun pada 2007 ini, baru sekitar 30 unit yang telah dibangun di wilayah Jakarta, sedangkan sisanya 28 unit akan dibangun di kota lain di Pulau Jawa sementara 20 unit lainnya dibangun di kota besar di luar Pulau Jawa.
Pembangunan 1000 rusuna yang ditargetkan selesai pada tahun 2011 akan dibangun di 10 kawasan perkotaan yang tersebar di Indonesia, seperti wilayah Jateng, DIY, Sumatara Utara, Kepulauan Riau, Jakarta, Jabar, Jatim, Kalimantan Selatan, serta Sulawesi Selatan. (*/rsd)