HOME » BERITA » Pernik

Kapanlagi.com - Kepala Badan Pelaksana Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh dan Nias, Kuntoro Mangkusubroto berada di Tokyo, Selasa, (7/8) guna memaparkan hasil pembangunan dan kemajuan yang telah dicapai di Aceh, termasuk melaporkan kinerja lembaga tersebut di hadapan Dubes RI untuk Jepang Jusuf Anwar dan staf KBRI Tokyo.

Dalam paparan tersebut Kuntoro menyampaikan semua hasil pembangunan yang telah dilakukan BRR sejak 2005, mulai dari bantuan yang diterima dari pemerintah pusat hingga bantuan dari komunitas internasional lainnya seperti Jepang.

Namun paparan tersebut tidak menyinggung soal kinerja BRR yang dinilai lamban baik oleh LSM maupun DPR Aceh. BRR akan dibubarkan tahun 2009.

Kuntoro Mangkusubroto yang dicegat di lobi KBRI Tokyo mengatakan kedatangannya selain untuk memberikan paparan soal hasil yang telah dicapai juga untuk mengikuti seminar internasional yang membahas pembangunan suatu wilayah secara terintegrasi.

"Kehadiran di Jepang ini dalam rangka untuk menyampaikan pikiran-pikiran dalam `international conference on system scientist` mengenai masalah rekonstruksi dan reintegrasi," ujar mantan menteri pertambangan dan energi itu.

Ia menjelaskan, dalam seminar yang akan diikutinya itu, dirinya juga akan menyampaikan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Nanggroe Aceh Darusalam dan bagaimana melihatnya dari suatu sistem yang utuh, termasuk mengupayakan antara rekonstruksi dan reintegrasi dari suatu pembangunan secara terpadu.

Dihadapan staf KBRI dan Dubes jusuf Anwar, Kuntoro menjelaskan kemajuan yang tercapai, yakni sekitar 80 persen dari apa yang ditargetkan.

Berbagai bidang pun dikemukakannya mulai dari terealisasikannya pembangunan perumahan dari rencana pembangunan 128 .000 rumah telah terealisasi sebanyak 85.000 unit. begitu juga telah berdiri 804 bangunan sekolah dari kebutuhan 2000 sekolah.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu setengah jam itu dipaparkan juga sejumlah pembangunan fisik yang melebihi kebutuhan, mengingat pentingnya sektor-sektor tersebut, seperti kesehatan (dibangun 405 unit fasilitas kesehatan dari rencana 127 unit), tenaga pengajar (dilatih sekitar 21.000 guru). Kemudian menyediakan 77.000 lebih fasilitas bagi usaha kecil dan menengah, serta luas lahan pertanian yang ditambah menjadi 69.000 hektare dari rencana 60 .000 hektare.

Mengenai lahan pertanian, Atase pertanian KBRI Tokyo Pudjiatmoko menilai penambahan areal pertanian merupakan strategi yang baik, karena kebutuhan pangan harus bisa diupayakan mandiri bagi rakyat Aceh, mengingat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi masih akan terus berlanjut di masa-masa datang.

Bantah lamban

Dalam paparan tersebut, Kuntoro tidak mengemukakan soal sorotan terhadap kinerja BRR yang dinilai lamban dan tidak efektif oleh sebagian pihak.

Bahkan DPR Aceh (DPRA) pada 1 Agustus lalu terpaksa berangkat ke Jakarta guna menyampaikan penilaian tersebut, karena BRR tidak menggubris teguran yang disampaikannya .

Begitu juga dalam penilaian Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menduga terjadi praktik korupsi puluhan miliar rupiah selama pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi di Aceh dan Nias.

Meski begitu dalam beberapa kali pertemuan dengan pers, Kuntoro menolak anggapan BRR yang dinilai tidak efektif dan maraknya praktik korupsi. Dia juga membantah tudingan berbagai kalangan yang menyebutkan BRR bekerja lamban dan tidak sesuai harapan masyarakat, khususnya para korban gempa bumi dan tsunami.

"Tidak ada pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias yang lamban sertatersendat-sendat. Yang ada pelaksanaan yang berlangsung lama," katanya tegas.

Mengenai tudingan korupsi, ia sudah melaporkannya ke Wapres Jusuf kalla dan ke Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) bahwa dirinya akan mengambil langkah tegas jika menemukan aparatnya terlibat korupsi.

Wilayah Aceh dan Nias menjadi porak poranda akibat terlanda tsunami hebat pada 26 Desember 2004. Peristiwa itu tidak saja membuat Indonesia menangis, tetapi juga mengejutkan dunia.

Berbagai bantuan pun datang ke Aeh dan Nias, seperti dari daerah-daerah di Indonesia dan juga pemerintah pusat, maupun dari komunitas internasional lainnya.

Jepang sendiri menyumbangkan dana dan hibah yang cukup besar ke kedua daerah itu. Total bantuan yang diberikan hingga 2007 mencapai US$300 juta, dan US$12 juta lagi untuk korban konflik Aceh dan bagi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik.

Aceh juga menerima berbagai bantuan dari luar negeri, termasuk dari Eropa melalui Multi Donor Fund yang menyumbang US$18 juta untuk pembangunan perumahan di Aceh.

Pemerintah Indonesia sendiri menyediakan total anggaran sebesar Rp10,7 triliun melalui DIPA Umum yang dalam laporan sampai dengan 30 Juni 2007 , baru terealisasi Rp1,6 triliun atau hanya menyerap 14,9 persen dari total anggaran. (*/cax)